Diduga Jebak Bupati, Eks Plt Kepala Diskominfo Bengkulu Utara Melenggang

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Keluarnya, Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Utara Nomor : 555/106/Diskominfo/2019, tentang Standar Biaya Keluaran Jasa Peliputan dan Biaya Publikasi Media Massa Di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019, yang diduga menjebak Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, tidak berimbas apa-apa terhadap eks Plt Kepala Diskominfo Bengkulu Utara Dodi Hardinata. Hal ini terlihat, tidak adanya sanksi apapun baginya atas tindakan yang dilakukannya, yang disinyalir melampaui kewenangannya. Justru Saat ini, Dodi Hardinata menjabat sebagai Kepala Bapenda Bengkulu Utara.

Dikonfirmasi Asisten I Setdakab Bengkulu Utara, Dullah, SE terkait hal tersebut, ia pun tidak bisa menjawab. Ia pun meminta awak media untuk mempertanyakan langsung ke Bupati bengkulu Uutara, mengingat hal tersebut bukanlah kewenangannya untuk menindaklanjuti terkait sanksi.

“Nah soal itu tanyakan langsung ke pak bupati atau sekda, itu bukan kewenangan saya untuk menjawab,” ujar Dullah.

Asisten III Setdakab, Takut Sebut Sanksi

Sementara itu, ketika awak media mempertanyakan terkait sanksi atas apa yang sudah dilakukan oleh Dodi Hardinata terhadap Bupati Bengkulu Utara kepada Asisten III Setdakab Bengkulu Utara Ramadanus, SE selaku pembinaan ASN. Danus pun enggan untuk menjawab hal tersebut, mengingat belum diketahui apakah kesalahan yang dibuatnya memang jelas telah melanggar kode etik ASN atau hanya kesalahan yang dinilai untuk kepentingan umum.

“Kitakan belum lakukan analisa secara mendalam atas produk hukum yang dibuatnya tersebut, jadi belum ada kesimpulan atas produk hukum yang dibuatnya. Sejatinya, ini kita lakukan pembahasan terlebih dahulu, baru dapat disimpulkan apakah produk hukum SK bupati itu menyalahi atau tidak. Jika pun menyalahi, akan dilakukan revisi. Sementara untuk ASNnya, silahkan ke pak Sekda saja,” imbuh Danus.

Sekedar mengingatkan, Eks Plt Kepala Dinas Kominfo Bengkulu Utara Dodi Hardinata, diduga sengaja menjebak bupati dengan melampaui kewenangannya, dimana menjadi pemrakarsa atas sebuah produk hukum yang bukan kewenangannya. Dimana, SK Bupati tentang Standar Belanja Keluaran itu merupakan kewenangan BPKAD Bengkulu Utara dan pihak Bappeda Bengkulu Utara. Menariknya lagi, selain melampaui kewenangan, Dodi pun juga nekat mengeluarkan produk hukum tersbeut tanpa melalui analisa hukum pihak Bagian Hukum Setdakab BU, serta tanpa melalui analisa pemrakrsa sebenarnya BPKAD BU. Sehingga, apa yang dikeluarkannya selain terindikasi menjabak bupati, juga terkesan mendiskriminasi harga publikasi media di Kabupaten Bengkulu Utara.

Baca juga :

Pengusutan Produk Hukum Diskominfo Diduga Jebak Bupati Mangkrak

Asisten I Setdakab Bengkulu Utara Pelajari Substansi SK Bupati Diskominfo Yang Diduga Jebak Bupati

SK Bupati Diskominfo Diduga Jebak Bupati, Berikut Komentar Ketua DPRD Bengkulu Utara

Diduga Ilegal dan Jebak Bupati, Sasman : Soal SK Bupati Tunggu Hasil Pengusutan Inspektorat

Mantan Plt Kepala Diskominfo Langkahi Tupoksi BPKAD, Diduga Jebak Bupati Bengkulu Utara

Bupati Ngaku Sudah Tindaklanjuti Soal SK Bupati Diskominfo Yang Diduga Menjebaknya

Inspektorat Tengah Usut Soal SK Bupati Diskominfo Bengkulu Utara Yang Diduga Jebak Bupati

BPK RI, Sebut Tidak Tahu Soal SK Bupati Diskominfo Bengkulu Utara

Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara, Sebut SK Bupati Diskominfo Tanpa Analisis Hukum

SK Bupati Standart Biaya Keluaran Diskominfo Bengkulu Utara, Terkesan Jebak Bupati

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment