Cegah Kerumunan, KBM Tatap Muka Kembali Ditunda Pemkab Bengkulu Utara

KBM Tatap Muka Pemkab Bengkulu Utara

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait wacana pihak Dispendik Bengkulu Utara, berdasarkan hasil rapat yang akan menggelar Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) tatap muka pada tanggal 18 Januari 2020, kembali mengalami penundaan. Dimana pihak Pemkab Bengkulu Utara menegaskan, masih mencegah keramaian yang dikhawatirkan akan bertambahnya jumlah terkonfirmasi covid 19. Hal ini dibenarkan, oleh Sekretaris Dispendik BU Bambang Pramana Budi. “Iya, KBM tatap muka memang kemabli ditunda, karena setelah kita berkoordinasi dengan pak Bupati BU, belum bisa dicanangkan. Mengingat, pak bupati masih takut dengan kesehatan masyarakat. Pasalnya, tingginya angka penambahan covid 19…

Read More

Bertahun-tahun Lapas Kelas IIb Over Kapasitas, Belum Ada Solusi

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Membludaknya narapidana yang menginap di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara (BU), cukup memilukan. Pasalnya, tercatat jumlah narapidana yang ada saat ini berjumlah 444 narapidana, dan hingga saat ini belum ada solusi. Mirisnya lagi, Pemandangan ini, sudah berlangsung bertahun tahun, dimana petugas yang hanya bisa dihitung jari harus mengawasi jumlah yang dinilai overkapasitas ini. Permasalahan ini, sudah terjadi bertahun-tahun karena aparat penegak hukum di Indonesia, cenderung mengutamakan pidana penjara sebagai efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Hal ini diungkapkan,…

Read More

KASN : Pejabat Eselon II Wajib Diklat PIM

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) bagi pejabat eselon II dilingkup Pemerintahan baik Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota. Harus diwajibkan, untuk mengikuti Diklat Pim. Namun bagi para pejabat yang belum memiliki sertifikat Diklat Pim, pihak Pemerintah Daerah harus segera untuk mediklatkan pejabat-pejabat tersebut. Hal ini disampaikan langsung, oleh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sumardi ketika dikonfirmasi awak media. “Pada dasarnya Diklat Pim ini wajib, bagi pejabat dilingkup pemerintah daerah,” kata Sumardi. Terkait dengan hal tersebut di Pemkab BU saat ini, masih banyak pejabat eselon II…

Read More