Inspektorat Tengah Usut Soal SK Bupati Diskominfo Bengkulu Utara Yang Diduga Jebak Bupati

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait penyampaian Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an atas Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : 555/106/Diskominfo/2019, tentang Standar Biaya Keluaran Jasa Peliputan dan Biaya Publikasi Media Massa Di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019, yang telah menyerahkan pengusutannya kepada pihak Inspektorat Bengkulu Utara. Inspektur Inspektorat Bengkulu Utara Suharto Handayani, ketika dikonfirmasi tidak membantah hal tersebut, dan ia pun mengakui jika saat ini tengah melakukan pendalaman lebih jauh, soal dasar dari konsiderat produk hukum Diskominfo tersebut.

Baca : Bupati Ngaku Sudah Tindaklanjuti Soal SK Bupati Diskominfo Yang Diduga Menjebaknya

“Kami masih melakukan pendalaman atas SK Bupati Diskominfo tersebut, sejatinya yang dapat menyatakan SK tersebut dinilai menjebak Bupati atau tidak, itu ranahnya dan analisa bagian hukum Setdakab Bengkulu utara,” ujarnya.

Sejauh ini, ia pun menegaskan, jika hasil dalam pendalamn ini nanti adanya indikasi cacat hukum dalam produk keputusan bupati ini, pihaknya akan menyerahkan kembali kie Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an untuk dilakukan pencabutan. Namun demikian, sebelumnya, pihaknya akan melihat dulu sejauh mana kesalahan dari SK tersebut. Meskipun dalam kontennya, konsiderat yang digunakan berdasarkan LHP LKPD APBD Tahun 2017 dari BPK RI, jika tidak ada dasar hukumnya tidak menutup kemungkinan akan dicabut.

“Bisa saja ditelurkannya SK Bupati itu atas dasar diskresi dari penjabaran sesuatu hal aturan, yang ada yang dinilai belum lengkap. Namun, jika hanya berdasarkan hasil membaca LHP LKPD APBD Tahun 2017, menurut saya itu bukan aturan. Terlebih lagi, tidak ada perintah ataupun himbauan yang tertera didalam LHP LKPD tersebut, agar Bupati Bengkulu Utara mengeluarkan Surat Keputusan, terlebih lagi itu untuk lingkup Diskominfo Bengkulu Utara. Memang agak aneh dan sangat janggal, nantilah kita dalami dulu,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Yth Tuan Dodi Hardinata sewaktu ia menjabat Plt Kepala Dinas Kominfo Bengkulu Utara nekat menelurkan sebuah produk hukum yang dasarnya dinilai berlebihan dan tidak jelas. Pasalnya, produk hukum SK Bupati Bengkulu Utara tersebut, selain dinilai janggal yang mana hanya deperuntukkan untuk Diskomnfo Bengkulu Utara, juga lantaran konsiderat yang digunakan tidak sejalan dan tidak selaras dengan dasar dikeluarkannya produk hukum sebuah keputusan bupati.

Dalam hal ini, Yth. Tuan Dodi Hardinata disinyalir dengan sengaja menjebak Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, dalam mengeluarkan produk hukum yang dasar regulasinya bertentangan dan tidak selaras atau tidak dapat digunakan atas dasar Diskresi.

Baca :

BPK RI, Sebut Tidak Tahu Soal SK Bupati Diskominfo Bengkulu Utara

Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara, Sebut SK Bupati Diskominfo Tanpa Analisis Hukum

SK Bupati Standart Biaya Keluaran Diskominfo Bengkulu Utara, Terkesan Jebak Bupati

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment