Bupati Ngaku Sudah Tindaklanjuti Soal SK Bupati Diskominfo Yang Diduga Menjebaknya

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an menegaskan, bahwa terkait Surat Keputusan (SK) yang telah dibubuhinya tanda tangannya, Nomor : 555/106/Diskominfo/2019, tentang Standar Biaya Keluaran Jasa Peliputan dan Biaya Publikasi Media Massa Di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019. Ia mengaku sudah menindaklanjutinya, dengan menyerahkan pengusutannya kepada pihak OPD terkait, yakni pihak Inspektorat Bengkulu Utara. Hal ini disampaikannya, ketika dikonfirmasi awak media usai pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara, Jum’at (18/10).

“Soal Surat Keputusan yang saya keluarkan, sudah ada yang menindaklanjutinya. Itu sudah saya serahkan kepada yang berkompeten,” ujarnya.

Mi’an : Sudah Ditangani

Ketika disinggung awak media, seperti apa tanggapannya, atas adanya indikasi kesengajaan menjebak dirinya dalam mengeluarkan Surat keputusan, namun tanpa didasari dengan hukum yang jelas, yakni sesuai dengan pengakuan Yth Tuan Dodi Hardinata selaku Plt Kepala Dinas Kominfo Bengkulu Utara, bahwa SK Bupati itu berdasarkan dari LHP LKPD Kabupaten BU Tahun 2017 Nomor : 25.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018 Tanggal 29 Juni 2018, yang dibacanya. Mi’an, enggan menjelaskan lebih jauh. Yang jelas dikatakannya, dirinya sudah menyerahkan kepada pihak Inspektorat untuk ditindaklanjuti.

“Saya tidak tahu itu, biarkan yang berkompeten mengusutnya,” singkat Mi’an.

Untuk diketahui, Plt Kepala Dinas Kominfo Bengkulu Utara Dodi Hardinata, disinyalir sengaja menjebak Bupati Bengkulu Utara mengeluarkan produk hukum yakni Keputusan Bupati, untuk melindungi dirinya dari awak media. Padahal, untuk standar harga satuan terlebih belanja jasa publikasi sudah di buat oleh pihak BPKAD Bengkulu Utara dengan acuan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Ironisnya lagi, pengakuan Dodi Keputusan Bupati itu dibuat yang pertama kalinya oleh dirinya, yang disengaja untuk lingkup Diskominfo Bengkulu Utara.

Menindaklanjuti hal tersebut, diperparah lagi. Produk hukum yang dibuatnya, tanpa melalui harmonisasi dengan bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara. Terutama lagi, pihak BPK RI juga mengaku tidak mengetahui soal Keputusan Bupati tersebut, yang juga tidak adanya perintah ataupun tulisan untuk memerintahkan bupati agar membuat Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Keluaran di lingkup Diskominfo, sesuai dengan dasar yang dibuat pada Surat Keputusan Bupati itu. Dimana, Konsiderat menimbang, menyebutkan bahwa dasar dari keputusan bupati itu dari LHP LKPD Kabupaten BU Tahun 2017 Nomor : 25.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018 Tanggal 29 Juni 2018.

Baca Juga :

BPK RI, Sebut Tidak Tahu Soal SK Bupati Diskominfo Bengkulu Utara

Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara, Sebut SK Bupati Diskominfo Tanpa Analisa Hukum

SK Bupati Standart Biaya Keluaran Diskominfo Bengkulu Utara, Terkesan Jebak Bupati

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment