SK Bupati Standart Biaya Keluaran Diskominfo Bengkulu Utara, Terkesan Jebak Bupati

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Dinas Kominfo Bengkulu Utara, disinyalir menjebak Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, atas dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Bengkulu Utara, Nomor : 555/106/Diskominfo/2019, tentang Standar Biaya Keluaran Jasa Peliputan dan Biaya Publikasi Media Massa Di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019. Pasalnya, SK ini hanya berlaku di lingkup Kominfo dan dasar yang digunakan terkesan dipaksakan. Selain itu, dasar ini tidak merujuk pada Standart Harga Barang dan Standar Satuan yang dikeluarkan oleh BPKAD Bengkulu Utara.

Menariknya, pada SK Bupati ini disebutkan pada poin a dan b hanya menimbang, hasil pemeriksaan BPK RI Bengkulu Tahun 2017 berdasarkan LKPD atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah BU Nomor 25.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018 Tanggal 29 Juni 2018. Dimana, didalam LKPD tersebut, sama sekali tidak disebutkan bahwa pemerintah daerah dianjurkan untuk membuat standart biaya keluaran, terlebih menggunakan SK Bupati yang hanya untuk lingkup Diskominfo Bengkulu Utara. Disinyalir, Plt Kepala Dinas Kominfo BU terkesan menjebak Bupati, lantaran ia sendiri tidak berani mengeluarkan kebijakan itu sendiri, sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Kominfo Bengkulu Utara Dodi Hardinata, dikonfirmasi berdalih. Bahwa, konten yang menjadi dasarnya membuat standar biaya keluaran menggunakan SK Bupati itu, dari tindak lanjut atas membaca hasil audit LKPD Tahun 2017. Dimana, ia mengakui jika standar harga yang sejatinya dikeluarkan oleh pemrakarsanya yakni BPKAD BU, belum dapat dilakukannya, mengingat sudah memasuki anggaran tahun berjalan.

“Pertama, tindak lanjut itu kontennya pada saat membaca hasil audit LKPD 2017. Dimana, standart harga biasanya dibuat N-1, pada seluruh Permendagri. Namun, pada saat APBD berjalan, yang ada bukan standart barang atau standart harga satuan. Makanya, pada saat tahun berjalan dibuatlah standart biaya keluaran,” ujar Dodi yang ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (14/10).

Ia pun menjelaskan, atas standar harga barang atau satuan itu merujuk pada regulasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang ada. Mengingat hal itulah, ditambah lagi keterangan dari hasil audit LKPD Tahun 2017, semua pengeluaran harus terstandarkan. Meskipun itu, dibuat sederhana.

“Tahun sebelumnya, belum ada yang membuat standar harga keluaran ini, kami menjadi yang pertama. Karena, pembuatan ini pada saat tengah jalan, dan tetap ia evaluasi. Yang jelas, kemungkinan tahun berikutnya segera dibuat N-1, dan sudah dikirim ke pemrakarsa BPKAD. jadi, perbedaan harga satuan dan standart biaya keluaran disitu teknisnya, menurut saya,” bebernya.

Ia pun menambahkan lebih jauh, untuk di dinas yang ia pimpin, lantaran yang akan dikeluarkan adalah belanja publikasi. Sehingga, tidak ada inisiatif lain, jadi SK tersebut dibuat untuk lingkup Dinas Kominfo Bnegkulu Utara. Terkait perihal, mengapa jika hanya untuk lingkup Diskominfo harus dengan SK Bupati Bengkulu Utara, yang sejatinya SK Bupati merupakan produk hukum dimana pemberlakuannya secara otomatis untuk seluruh SKPD?. Itu dijelaskan Dodi, lantaran kepala SKPD tidak bisa membuat standar biaya keluaran, makanya dibuat keputusan kepala daerah.

“Untuk menjebak bupati, saya rasa tidak sejauh itu. Karena, kami tidak punya inisiatif lain. Sehingga, saya hanya coba bikin standar dari awal yang pertama, sesuai dengan kemampuan disini, dan dibikin untuk pertama kali. Karena, kepala SKPD tidak bisa membuat standar biaya keluaran, makanya itu dibuat keputusan kepala daerah. Soal SK bupati tersebut berlaku untuk seluruh SKPD, saya rasa itu tidak ada petunjuk untuk seluruh SKPD,” tandasnya.

Terkesan Diskriminasi Tarif Publikasi Media

Disinggung, seperti apa teknis metoda pembuatan standar biaya keluaran ini, yang terkesan tanpa adanya dasar penyatuan persepsi dengan standar harga di media, yang ada di Bengkulu Utara. Dodi memaparkan, itu hanya metoda, yang tidak ada niatan untuk mendiskriminasi harga, murni hanya karena disesuaikan dengan besaran anggaran di SKPD yang ia pimpin.

“Dengan adanya SK bupati ini, tanpa dasar adanya pertemuan dengan kawan media, itu tanggapannya itu hanya metoda, dan tidak ada niatan diskriminasi harga, murni hanya disesuaikan dengan besaran anggaran di SKPD, dan kontennya akan dievaluasi. Kalau memang harga dasar terlalu kecil atau terlalu besar, akan menjadi evaluasi kedepan. Karena, jumlah besaran tidak sama dengan pagu tahun tahun sebelumnya,” demikian Dodi.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment