Bertahun-tahun Lapas Kelas IIb Over Kapasitas, Belum Ada Solusi

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Membludaknya narapidana yang menginap di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara (BU), cukup memilukan. Pasalnya, tercatat jumlah narapidana yang ada saat ini berjumlah 444 narapidana, dan hingga saat ini belum ada solusi. Mirisnya lagi, Pemandangan ini, sudah berlangsung bertahun tahun, dimana petugas yang hanya bisa dihitung jari harus mengawasi jumlah yang dinilai overkapasitas ini.

Lapas-Kelas-IIb-Arga-Makmur
Pujo Harinto, BcIP, SH, M.Si

Permasalahan ini, sudah terjadi bertahun-tahun karena aparat penegak hukum di Indonesia, cenderung mengutamakan pidana penjara sebagai efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Hal ini diungkapkan, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumhan) Bengkulu Pujo Harinto saat memberikan arahan sekaligus meminjau langsung Lapas kelas IIB Arga Makmur belum lama ini.

” Iya mas, saya akui jumlah napi di lapas ini sudah melebihi kapasitas. Namun, kami tidak bisa berbuat banyak, mengingat memang belum adanya anggaran dari pusat untuk pembangunan lapas baru di Bengkulu Utara,”ujarnya.

Menurutnya, yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi over kapasitas ini, hanya sebatas membangun rutan dan lapas baru. Namun solusi ini, dinilainya tidak serta merta menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena, jumlah penghuni pun terus bertambah sedangkan pembangunan lapas dan rutan baru, kadang terbentur dengan anggaran yang ada. Ditambah lagi, dengan Pembinaan masyarakat di dalam lapas tidak maksimal karena lapas penuh sesak, sementara jumlah petugas Pembina di penjara sangat kurang.

“Untuk masalah over kapasitas yang dihadapi oleh Lapas disini, sebenarnya bukan hal yang baru. Apalagi Lapas Arga Makmur bukan menampung narapidana dari Kabupaten BU saja, tetapi juga dari Benteng dan Mukomuko. Terkait dengan hal tersebut, pihak pemerintah daerah juga telah ada solusinya, dengan membangun Lapas baru di Kabupaten Mukomuko, dan bahkan untuk tanah seluas 5 hektare sudah dihibahkan. Namun hingga saat ini, belum juga terealisasi, lantaran terkendala dengan anggaran yang ada,” sambungnya.

Ia pun menambahkan, seharusnya pemerintah untuk permasalahan over kapasitas ini, harus mengoptimalkan alternatif pemidanaan non pemenjaraan, sebagai solusi permasalahan tersebut. Seperti, pemidanaan denda, pemidanaan peringatan, pemidanaan pengawasan, dan lain-lain. Yang mana, sebenarnya sudah ada di beberapa peraturan perundang-undangan misalnya KUHP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Narkotika. Namun tidak di lakukan secara optimal, oleh aparat penegak hukum selama ini.

“Sebenarnya, alternatif pemidanaan ini bisa dijadikan salah satu solusi. Karena, memang dari beberapa riset terbukti, bahwa sebenarnya pidana alternatif itu lebih efektif dan lebih murah, apabila dibandingkan dengan pidana penjara, untuk kemudian mencapai tujuan daripada pemidanaan itu. Kemudian mengembalikan keadaan masyarakat, merehabilitasi pelaku, itu akan lebih efektif dan murah, apabila dikenakan alternatif pemidanaan,” tukasnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment