Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara, Sebut SK Bupati Diskominfo Tanpa Analisa Hukum

Diduga Jebak Bupati, SK Diskominfo Hanya Didasari LKPD APBD Tahun 2017

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Utara Nomor : 555/106/Diskominfo/2019, tentang Standar Biaya Keluaran Jasa Peliputan dan Biaya Publikasi Media Massa Di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019. Ternyata, dinilai jelas menjebak bupati.

Hal ini terlihat dari konsiderat Menimbang, yang didalamnya produk hukum ini hanya berdasarkan atas hasil LHP LKPD Kabupaten BU Tahun 2017 Nomor : 25.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018 Tanggal 29 Juni 2018. Sementara, didalam LHP LKPD tersebut, tidak pernah ada kata permintaan, perintah atau hal lainnya kepada Bupati BU, atas dikeluarkannya Standart Biaya Keluaran, yang hanya dilingkup Diskominfo Bengkulu Utara.

Baca : SK Bupati Standart Biaya Keluaran Diskominfo Bengkulu Utara, Terkesan Jebak Bupati

Hal ini pun tidak dibantah, oleh Kabag Hukum Setdakab BU, Usman Wahid, SH yang ketika dikonfirmasi terkait SK Bupati untuk standart Biaya Keluaran dilingkup Diskominfo BU ini, apakah cacat hukum atau tidak?. Ia pun menyebutkan, akan mempelajarinya. Kendati demikian, ia mengakui jika Keputusan Bupati itu merupakan produk hukum, yang dikeluarkan atas dasar regulasi diatasnya, atau adanya perintah langsung dari Kementrian ataupun dirjen kementrian.

“Untuk yang SK Bupati Diskominfo ini, saya baru lihat. Karena, ini tidak melalui analisa bagian hukum Setdakab BU. Soal cacat atau tidak, nanti kita pelajari terlebih dahulu,” ujarnya.

Hal ini mengingat, diakuinya konsiderat menimbang dari SK Bupati ini, dinilai sangat janggal. Terlebih lagi, jika konsiderat yang menyebutkan sebuah lembaga, yang terkesan aneh jika memerintah kepala daerah. Hal ini, baru pertama kali dirinya melihat sebagai Kepala Bagian Hukum Setdakab BU. Yang pasti, soal teknis ini hanya Diskominfo BU yang mengetahuinya. Silahkan dikonfirmasi kesana, karena produk ini tanpa melalui analisa Bagian hukum Setdakab BU.

“Coba ke Diskominfo aja dek, nanti saya salah jawab. Ini kan tidak melalui analisa hukum kami, jadi bukan wewenang kami menjawab. Kendati demikian, isi dari SK bupati ini, sangat aneh dasar hukumnya yang tidak ada,” tandasnya.

Sekedar mengingatkan, Plt Kepala Dinas Kominfo bengkulu Utara Yang Terhormat Tuan Dodi Hardinata, diduga dengan sengaja membuat keputusan bupati ini untuk melindungi dirinya dari kesalahan. Padahal, jelas bahwa setiap keputusan pastinya memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara, dasar yang digunakannya terkesan dibuat-buat dan mengada-ada. Alhasil, apa yang sudah dilakukannya, disinyalir sengaja menjebak seorang kepala daerah, dalam dugaan diskriminasi tarif belanja jasa publikasi media.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment