Lelang Jabatan Pemkab Bengkulu Utara, Tidak Wajibkan Peserta Sudah Diklat PIM

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Lagi-lagi BKPSDM Bengkulu Utara, mengabaikan aturan regulasi undang-undang kewajiban bagi ASN untuk memiki sertifikat Diklat PIM. Padahal, itu merupakan hal yang wajib dan mutlak. Namun pada lelang jabatan, yang sudah dibuka pada tanggal 20 Agustus 2019 lalu, tidak mewajibkan peserta sudah diklat PIM.

Terlihat, dalam pengumuman persyaratan lelang jabatan Pratama tersebut, tidak ada terisi ASN yang menjadi peserta lelang, wajib sudah mengikuti pendidikan Diklat PIM atau persamaannya. Hal ini pun mengundang kontroversi, ada apa dengan Pemkab Bengkulu Utara?.

Pantauan awak media, pada pengumuman yang ditempel di depan kantor BKPSDM Bengkulu Utara. Tidak didapati, adanya persyaratan peserta wajib untuk mengikuti lelang jabatan pratama tersebut, sudah mengikuti Diklat PIM III.

Hal ini jelas bertentangan dengan aturan, yang sudah ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen ASN. Dimana, pada pasal 54 tentang Persyaratan dan Pengangkatan ASN atas jabatan. Dimana pada huruf F, disebutkan. ASN harus memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar, kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil.

Selanjutnya, pada ayat 4, persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana sebagai berikut. Pada huruf C, ASN wajib mengikuti dan lulus pelatihan, terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Selanjutnya, pada pasal 55, menyebutkan. Kompetensi Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural. Kompetensi Teknis, sebagaimana dimaksud, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

Kompetensi Manajerial, sebagaimana dimaksud diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Kemudian, pada Pasal 80, menyebutkan. Penyesuaian dilaksanakan 1 kali untuk jangka waktu paling lama 2 tahun, terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan. Yang mana, sesuai dengan PP 11 Tahun 2017, apabila tidak dalam dua tahun tidak mengikuti PIM, tidak berhak mendapatkan tunjangan jabatan. Kalau sudah lebih dari dua tahun, tidak juga memiliki kompetensi PIM, wajib harus pengembalian.

Panitia Lelang Jabatan, BKPSDM BU Tidak Menjawab

Menanggapi hal ini, pihak BKPSDM Bengkulu Utara yang merupakan Panitia Pelaksanaan Lelang Jabatan Pratama tersebut, Widodo, ketika dikonfirmasi tidak dapat menjawab. Justru melemparkan pertanyaan itu, agar di konfirmasi kepada Kepala BKPSDM Bengkulu Utara Setyo Budi Raharjo, atau Ketua Pansel Sekda Bengkulu Utara Dr. Haryadi, S.Pd, MM, M. Si.

“Saya tidak dapat menjawab hal tersebut, karena saya hanya bawahan yang menjalankan perintah. Kalau perintahnya seperti itu, saya mau berbuat apa. Mengenai, adanya aturan yang dilanggar, silahkan dikonfirmasi ke Pak Kaban saja atau pak Sekda Bengkulu Utara,” singkatnya.

Mirisnya, terkait persyaratan lelang jabatan pratama, yang sejatinya dimasukkan peserta yang dapat mengikuti harus sudah mengikuti Diklat PIM III. Kepala BKPSDM Bengkulu Utara Setyo Budi Raharjo, dinilai bohongi publik. Bagaimana tidak, pada berita sebelumnya ketika awak media mengkonfirmasi ia mengaku, akan memasukkan menjadi persyaratan mutlak, untuk peserta yang mengikuti lelang sudah memiliki sertifikat Diklat PIM III. Namun faktanya, hal tersebut justru berbanding terbalik. Seperti yang diungkapkan Budi sebelumnya.

Kepala BKPSDM BU, Disinyalir Plin-Plan

Dugaan Pembohongan publik Kepala BKPSDM BU, yang sebelumnya mengungkapkan. Bahwa, pihak Badan kepegawaian dan Pembinaan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Utara, memastikan dalam persyaratan lelang jabatan nanti, akan mencantumkan syarat calon yang sudah memiliki kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklat PIM). Hal ini disampaikan, oleh Kepala BKPSDM BU Setyo Budi Raharjo kepada awak media, setelah disinggung terkait persyaratan lelang.

“Iya nanti, dalam persyaratan lelang jabatan akan diwajibkan bagi peserta, yang sudah mengikuti Diklat PIM. Pengumumannya, nanti akan kita umumkan,” ujar Budi.

Budi pun membeberkan, untuk persyaratan Diklat PIM bagi calon peserta nanti, maksimal yang sudah memiliki Kompetensi Diklat PIM III. Mengingat, kompetensi Diklat PIM III ini, memberikan peluang kepada para ASN yang dinilai sudah cukup pangkat, dan sudah memiliki kompetensi tersebut.

“Diharapkan, nanti jika lolos dalam lelang jabatan. Peserta, agar segera mengikuti diklat PIM II, mengingat ini kata Bupati Bengkulu Utara menjadi kewajiban seluruh ASN yang memangku jabatan,” imbuhnya.

Diketahui, jabatan kepala dinas yang kosong antara lain. Kepala Dinas Kominfo, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Bapenda, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Satpol PP dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment