Ternyata, Tugiran Sudah Jadi Komisioner Panwas Selama Tugas Dan Izin Belajar

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Ternyata, Aparatur Sipil Negara (ASN) Fungsional guru, Tugiran sudah menjadi komisioner Panwaslu BU sejak menempuh pendidikan tugas dan izin belajar Magister (S2) Bahasa Inggris di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang dilaluinya sejak tahun 2012, dan baru selesai pada Desember 2016 lalu. Fakta, bahwa tindakan yang disinyalir melanggar aturan ASN dan aturan lainnya ini sudah dilaluinya, dimana semestinya menyelesaikan belajar Magisternya, justru baru diselesaikan selama 4 Tahun. (Baca : https://rubriknews.com/rangkap-jabatan-tugiran-tidak-masalah-tidak-ada-aturan-yang-melarang/

Menyikapi hal ini, status Tugiran yang saat ini pun masih rangkap jabatan, yakni fungsional guru dan Komisioner Panwaslu BU menjadi pertanyaan banyak pihak. Meski sebelumnya, Tugiran menegaskan apa yang dijalaninya saat ini menurutnya tidak ada masalah, dan tidak ada aturan yang dilanggar. Namun pada kenyataannya, banyak aturan yang sudah dilanggar.

Mulai dari aturan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada pasal 85 huruf i hingga l. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 47 Tahun 2005, dimana didalam aturan ini jelas ditegaskan bahwa PNS dilarang menduduki jabatan rangkap, dikecualikan PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan, Jaksa, Peneliti dan Perancang, itupun wajib mengantongi Keputusan Presiden (Kepres).

Tugiran juga, mengingat ia memiliki tugas dan fungsi yang membutuhkan waktu ekstra baik dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisioner Panwaslu BU, maupun sebagai fungsional guru, terlebih ia sudah menjalani tugas belajar selama 4 tahun, dimana dalam aturan secara tegas menyebutkan bahwa ia seharusnya dapat mematuhi aturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, dan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Nagara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dimana hal ini dijelaskan oleh Sekretaris BKP-SDM Milono sebelumnya, bahwa speerti yang tertuang didalam aturan. ASN yang sudah menjalani tugas dan izin belajar wajib mengabdi kembali sebagai abdi negara sesuai dengan lamanya meninggalkan tugasnya sebagai ASN. Seperti yang tertuang didalam Permediknas Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Pada pasal 15 ayat 1 huruf i hingga l menyebutkan. Bahwa PNS setelah kembali menjalankan tugas belajarnya, memiliki kewajiban yakni, kembali ke Unit Kerja asal, pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar.

Baca : https://rubriknews.com/usai-tugas-belajar-pns-wajib-mengabdi-sesuai-lamanya-meninggalkan-fungsi-asn/

” PNS yang sudah mengikuti tugas belajar, wajib menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan aturan yang berlaku serta fungsi ASN awalnya, dimana jika PNS tersebut bertugas di struktural kembali ke struktural, jika guru kembali mengabdi sebagai guru sesuai dengan lamanya menjalani tugas dan izin belajar yang dikalikan dua, dan rumus ini sudah tertuang didalam aturan,” ungkap Milono.

Sambung Margono, dalam hal ini ASN yang sudha menjalani tugas dan izin belajar wajib melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar. Selanjutnya, menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar, melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku. Dijelaskannya, kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud, dilaksanakan selama 2n + 1 bagi Pegawai Pelajar di dalam negeri. Terakhir, kewajiban melaksanakan ikatan dinas juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

” Jika ada PNS yang tidak menjalankan kewajibannya, setelah tugas belajar. Kita akan mengecek perjanjian awalnya seperti apa, jika tugas belajarnya dibiayai APBN atau APBD, ia wajib mengembalikan dua kali lipat uang negara yang sudah dikeluarkan. Meski demikian, setiap PNS yang sudah mengikuti tugas belajar, artinya sudah meinggalkan tugas pokoknya sebagai PNS sesuai dengan lama tugas belajarnya. Meski ia dibiayai oleh sponsor, namun tetap saja wajib mengabdi usai menjalani tugas belajarnya, mengingat PNS tersebut harus menggantikan waktunya telah meninggalkan tugas pokoknya sebagai PNS,” tandasnya.

Sementara itu, Tugiran sendiri ketika dikonfirmasi terkait kewajibannya, menegaskan. Meski dirinya saat ini, menjadi Komisioner Panwaslu BU, dirinya akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fungsional guru, ditempat ia ditugaskan yakni di SMPN Napal Putih. Disinggung, soal surat pengembalian sesudah ia menjalani tugas dan izin belajar, ia mengaku telah disertahkan kepada pihak BKP-SDM dan pimpinannya sebelumnya yakni kepala SMPN 2 Arga Makmur.

” Saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai guru sebagaimana mestinya, dan insyaalah saya sanggup. Sementara untuk surat pengembalian dari UNJ, sudah disetorkannya kepada pihak SMPN 2 Arga Makmur, yang sebelumnya sudah ke BKPSDM,” singkatnya.

 

Laporan : Effendi

Baca juga : https://rubriknews.com/sst-ada-pns-guru-di-bu-rangkap-jabatan-sebagai-anggota-panwaslu-kabupaten/

Related posts

Leave a Comment