Baca juga:
https://rubriknews.com/dugaan-korupsi-pengadaan-mebelair-kepala-dispendik-bu-mulai-terseret/
Untuk harga juga demikian. Ada indikasi mark up dalam pelaksanannya. Karena itu, mereka (pengusaha mebel, red) hanya menerima Rp 450 ribu untuk satu set yang terdiri dari meja dan kursi. Sementara baik di APBD-Perubahan maupun APBD 2017, anggaran untuk pengadaan satu set mebelair teranggarkan sebesar Rp 850 ribu. Kemudian lagi, pada ABPD-Perubahan 2017 pengadaan mebelair diperuntukkan bagi 10 sekolah. Dimana, masing-masing sekolah menerima sebanyak 20 set.
“Kita akan fokus dulu melihat DPA nya, seperti nominal dana atas pemesanan barangnya, apakah sudah sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) atau tidak,” ujar Inspektur Inspektorat BU Dullah, SE.
Sementara itu, pihak Tipidkor Mapolres BU masih menantikan hasil dari audit Inspektorat atas dugaan korupsi pengadaan mebel di Dispendik BU tersebut. Mengingat, disampaikan oleh Kapolres BU AKBP Ariefaldi Warganegara, S.Ik melalui Kasat Reskrim AKP Jufri, kasus ini belum akan dapat dilaksanakan hingga ada hasil audit Inspektorat.
“Kita belum dapat menyatakan kegiatan ini menyalahi, hingga hasil audit Inspektorat keluar. Jika nanti hasil audit menyatakan terindikasi mark’up, kasus ini akan segera dilanjutkan,” singkat Kasat beberapa waktu yang lalu.
Baca lagi:
https://rubriknews.com/kadispendik-dipastikan-terlibat-pengadaan-meubeler-tahun-2017/
https://rubriknews.com/inspektorat-pastikan-cermati-dugaan-korupsi-pengadaan-mebelair-dispendik/
Laporan: Redaksi
