Kadispendik Dipastikan Terlibat Pengadaan Meubeler Tahun 2017

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait adanya indikasi mark’up dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara (BU). Pihak penyidik Tipidkor Mapolres BU memastikan kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kabupaten BU Margono, terlibat atas kegiatan pengadaan meubeler yang di adakan oleh OPD tersebut.

Baca :

https://rubriknews.com/dugaan-korupsi-pengadaan-mebelair-kepala-dispendik-bu-mulai-terseret/

https://rubriknews.com/sst-ada-kegiatan-pengadaan-langsung-diduga-dikerjakan-seorang-ajudan-kadis/

Kendati demikian, keterlibatan Margono ini ditegaskan Kapolres BU AKBP Ariefaldi Warganegara, S.Ik melalui Kasat Reskrim AKP Jufri, S.Ik ketika dikonfirmasi awak media yang menyinggung sejauh apa keterlibatan Kadispendik BU atas kasus dugaan korupsi yang tengah dilidik tersebut?, pihaknya belum bisa memastikan sejauh mana keterlibatannya terlebih lagi atas adanya indikasi penyelewengan dalam pengadaan kegiatan itu.

” Kalau bicara soal keterlibatan pada kegiatan yang tengah kita lidik, Kepala Dinas pasti terlibatlah dan tau persis kegiatan tersebut. Masa iya kadis nggak tau soal kegiatan itu, namun demikian kami belum bisa memastikan keterlibatan Kadispendik BU ini terhadap indikasi dugaan korupsi pada kegiatan tersebut,” ujar Kasat yang ditemui awak media beberapa waktu lalu.

Kasat menjelaskan, yang pasti pihaknya akan tetap memproses kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan meubeler ini. Namun sejauh ini, sembari melakukan penyelidikan lebih jauh pihaknya juga masih menunggu hasil audit dari Inspektorat BU, untuk mengetahui sejauh mana dan seperti apa kerugian negara atas kegiatan ini, yang terindikasi mark’up dan adanya dugaan monopoli kegiatan yang dilakukan oleh orang terdekat pejabat terkait.

” Kita belum bisa komen lebih jauh, nanti jika sudah ada hasil pasti kita informasikan. yang pasti saat ini kita tunggu saja hasil audit Inspektorat BU, sejauh mana dugaan korupsi di kegiatan ini terjadi,” jelas Kasat.

Sejauh ini, terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan meubeler ini pihak penyidik Tipidkor Mapolres BU telah melakukan pemeriksaan terhadap Kadispendik BU Margono, meskipun baru sebatas saksi. Sementara pemeriksaan lainnya, telah dilalui oleh seorang PPTK kegiatan yang hanya mengetahui kegiatan ini sebatas kontrak, dan juga 10 Kepala Sekolah dimana sekolah yang dipimpin mereka sebagai penerima bantuan pengadaan meubeler tahun anggaran 2017 oleh Dispendik BU tersebut. Sementara itu, terkait adanya dugaan monopoli pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh orang terdekat pejabat terkait dimana nama ajudan Kadispendik BU berinisial Ek disebut-sebut sebagai aktor utama dalam kegiatan ini, belum menjalani pemeriksaan sama sekali terlebih lagi terjerat atas dugaan korupsi kegiatan ini.

Baca juga :

https://rubriknews.com/dilibatkan-polisi-usut-dugaan-korupsi-pengadaan-meubeler-inspektorat-belum-lakukan-audit/

https://rubriknews.com/pptk-kegiatan-mebelair-mengaku-kewenangannya-sebatas-kontrak/

https://rubriknews.com/dugaan-keterlibatan-ajudan-sebagai-aktor-utama-pengadaan-mebelair-dispendik-semakin-terkuak/

https://rubriknews.com/dugaan-markup-kegiatan-dispendik-gunakan-ajudan-polisi-garap-bersama-inspektorat/

Untuk diketahui, dugaan korupsi kegiatan pengadaan meubeler di Dispendik BU ini sesuai dengan instruksi Presiden yang tertuang dalam MoU antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung), keterlibatan Inspektorat dalam penanganan dugaan korupsi bersama dengan ketiga institusi ini semestinya kerja sama cepat dalam penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi di Pemerintah Daerah. Terlebih lagi terhadap dugaan korupsi yang saat ini tengah mencuat, yakni kasus pengadaan meubelair yang sudah seyogyanya dapat ditindaklanjuti dengan cepat, mengingat kerugian negara yang dapat ditaksir mencapai 50 persen lebih.

Sekedar mengingatkan, kegiatan pengadaan mebelair ini kuat dugaan adanya unsur markup, serta monopoli. Hal ini terkuak atas hasil penelusuran awak media dilapangan, dimana beberapa pengusaha mebelair yang menerima pesanan atas kegiatan di Dispendik BU ini mengakui jika pesanan meubelair ini dilakukan langsung oleh seorang Ajudan Kepala Dispendik BU berinisial Ek. Sementara, fakta dugaan markup besar-besaran yang berhasil dihimpun awak media, setelah diketahuinya pagu anggaran diaman apgu anggaran ini terjadi dua kali pesanan yakni menggunakan APBD Tahun 2017 untuk 5 sekolah dengan nilai Rp. 85 Juta. Kemudian dianggarkan kembali pengadaan mebelair untuk 10 sekolah dasar yang dananya bersumber dari APBD-Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp. 170 Juta.

Dimana dalam rincian yang berhasil dihimpun, setiap pesanan per set alat mebelair teranggarkan menggunakan uang negara @Rp. 850. 000/set (Kursi+meja). Sementara fakta dilapangan, pesanan pihak PPTK ini dilapangan hanya dihargai sebesar @Rp. 450.000/set. Terkuaklah dalam pesanan ini, dengan sample dua pengsaha mebelair bahwa unsur markā€™up yang terjadi pada pengadaan mebelair ini, mencapai 50 % lebih.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment