Dugaan Markup Kegiatan Dispendik Gunakan Ajudan, Polisi Garap Bersama Inspektorat

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara (BU) yakni pengadaan Meubelair untuk Sekolah dasar (SD) Tahun Anggaran 2017, rupanya banyak kejanggalan lain yang mengarah ke indikasi dugaan korupsi. Bagaimana tidak, dimulai dengan dalam pelaksanaan proyek pengadaan meubelair ini, ada dugaan “permainan” oknum ajudan kepala dinas berinisial Ek. Dimana, sang ajudan ini disebut-sebut merupakan orang yang paling berperan dalam mengendalikan pelaksanaan proyek. Hingga dugaan Markup besar-besaran juga mulai terkuak. Tidak tanggung-tanggung dugaan markup pada kegiatan ini mencapai 50 persen dari pagu anggaran.

Diketahui, sejauh ini terkait dugaan korupsi proyek ini sudah mulai dilirik oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yakni penyidik Tipidkor Mapolres BU, yang informasinya akan menggarap dugaan penyimpangan ini bersama dengan pihak Inspektorat BU. Sejauh ini, sebnayak 10 Kepala Sekolah dan seorang PPTK kegiatan ini telah menjalani pemeriksaan. Hal ini tidak dibantah oleh Kapolres BU AKBP Ariefaldi warganegara, S.Ik melalui Kasat Reskrim AKP Jufri yang dikonfirmasi awak media.

” Kasus ini masih dalam penyelidikan dimana dalam penanganannya pihaknya bersama-sama dengan Inspektorat daerah selaku yang memiliki kapasitas untuk melakukan audit. Sehingga, sembari menunggu hasil audit kita juga masih menyelidiki dugaan penyimpangannya,” singkat Kasat.

Sementara itu, hasil penelusuran awak media adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan ini semakin melebar. Menariknya pengadaan meubelair ini rupanya dinilai disinyalir menjadi lahan dugaan korupsi yang empuk. Bagaimana tidak, sepanjang tahun 2017 ternyata ada dua kali pengadaan meubelair di Dinas tersebut. Pertama dianggarkan pada APBD 2017 untuk 5 SD dan pada APBD Perubahan 2017 untuk 10 SD.

Pada APBD 2017, pengadaan meubelair 5 sekolah ini dianggarkan sebesar Rp 85 juta. Rinciannya, satu sekolah Rp 17 juta untuk pembuatan 20 set (meja dan kursi). Harga satu set dianggarkan sebesar Rp 850 ribu. Sementara pada APBD Perubahan 2017, informasi diterima wartawan, pengadaan meubelair untuk 10 sekolah dianggarkan dana sebesar Rp 170 juta. Rinciannya pun diduga sama, yakni Rp 17 juta per sekolah. Dimana satu sekolah mendapat 20 set (meja dan kursi). Harga satu set dianggarkan sebesar Rp 850 ribu.

Namun hasil investigasi wartawan ke salah satu salah satu pengusaha meubelair tempat Ek memesan barang, didapat pengakuan bahwa harga satu set meja dan kursi yang dipesan hanya seharga Rp 450 ribu, sementara harga yang dianggarkan di APBD sebesar Rp 850 ribu. Artinya, ada indikasi mark up hampir 50 persen dalam pengadaan mebeler ini. Jika dihitung-hitung, pada pengadaan mebel anggaran APBD 2017 untuk 5 sekolah, terdapat selisih harga hingga Rp 40 juta dari anggaran yang sudah dikucurkan. Sementara pada pengadaan mebel anggaran APBD perubahan 2017 untuk 10 sekolah, terdapat selisih hingga Rp 80 juta.

Lebih jauh menarik lagi, informasi lain yang diterima awak media keterlibatan sang ajudan dalam hal pengadaan ini. Pada salah satu pengusaha meubelair yang berada di wilayah Kecamatan Arma jaya, pengerjaan meubelair tidak sepenuhnya dirampungkan oleh pengusaha meubelair, namun melainkan adanya dugaan permainan sang ajudan dalam hal finishing pengerjaan meubalair dikerjakan dengan sistem upahan. Dimana dalam sistem ini, keuntungan yang akan didapat akan lebih besar.

Laporan : Redaksi

 

Baca : https://rubriknews.com/sst-ada-kegiatan-pengadaan-langsung-diduga-dikerjakan-seorang-ajudan-kadis/

Related posts

Leave a Comment