Reklamasi Ternyata Tidak Dilakukan, Eks Perusahaan Tambang Tinggalkan Kolam Raksasa

RubriKNews.com , BENGKULU UTARA – Kerusakan lingkungan dari aktivitas eks tambang batu bara di Kabupaten Bengkulu Utara (BU), yaitu di desa Talang Denau Kecamatan Arma Jaya, Desa Talang Rendah dan Desa Air Banai Kecamatan Hulu Palik dan banyak lagi eks tambang lainnya , yang meninggalkan kolam raksasa, ternyata reklamasi perusahaan tambang memang tidak pernah dilakukan. Hal ini disetujui oleh Eks Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten BU Edi Siswanto ditemui media awam, Rabu (5/7).

“Iya benar kami mengakui bahwa kolam renang eks tambang dibeberapa titik diwilayah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) hingga saat ini belum tersentuh reklamasi. Namun demikian, pihaknya saat ini telah menjadi bagian dari kegiatan penambangan. untuk melakukan reklamasi, namun pihaknya baru sebatas memberikan surat kepada pihak-pihak perusahaan yang menyanggupi untuk reklamasi, “ujarnya.

Ia pun tidak menampik, pihak-pihak perusahaan lain yang telah beralih ke pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2016 lalu, kegiatan reklamasi tidak juga kunjung dilakukan. Malah hingga saat ini, ia pun tidak membantah kolam besar yang kehilangan kegiatan penambangan sudah dibatalkan oleh pihak perusahaan. Namun demikian, ini menjadi kewenangan bagi pemerintah provinsi program reklamasi pasca tambang di Kabupaten BU, karena dana yang terkumpul untuk reklamasi di beberapa titik cukup besar yang mencapai Rp. 15 hingga 18 Milyar.

“Untuk seluruh otoritas sudah kami serahkan ke pihak Provinsi, mulai dari data perusahaan yang diperlukan untuk melakukan reklamasi hingga dananya. Jadi, kami sudah tidak ada lagi dan tidak ada yang tidak melakukan reklamasi,” tandasnya.

Meski demikian, reklamasi di akhirat di Kabupaten BU dikerjakan oleh beberapa perusahaan, yang dilakukan oleh pihak perusahaan Injatama. Namun demikian, informasi terbaru dilakukan reklamasi yang dilakukan oleh pihak Injatama yang kurang bersungguh-sungguh, di mana reklamasi masih sangat banyak sekali buruk setelah hasil analisis tim teknis dari Distamben BU serta tim teknis dari Provinsi yang dilakukan langsung bersama Bupati BU Ir. Mi’an dan eks kepala Distamben BU Suadi, pada tahun 2016 lalu. Dimana Ditemukan, masih ditemukannya bekas bekas galian yang ada oleh perusahaan yang belum tersentuh reklamasi atau penanaman pohon. Padahal,

“Iya yang Injatama melakukan reklamasi walau diprotes oleh Bupati BU saat itu, namun yang pasti seperti apa reklamasi selanjutnya sudah tidak lagi menjadi wewenang Provinsi Bengkulu Utara, karena sudah menjadi wewenang Provinsi. Maka jika ingin informasi seperti apa kelanjutan mengenai reklamasi dan danaya, langsung Hanya untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan pemerintah dan datanya sudah kami serhkan ke pihak Provinsi, “beber eks Kadistamben BU Suadi yang sudah tidak bekerja selama dua tahun tersebut.

Baca:  https://rubriknews.com/pasca-nomenklatur-berubah-reklamasi-tenggelam/

Sementara itu, masalah perusahaan Anda yang masih membandel melakukan reklamasi yang dilakukan oleh DPRD BU, yang mendesak agar pihak Pemerintah Provinsi diperlukan, di mana masih banyak perusahaan yang membangkang tidak melakukan reklamasi terhadap lubang raksasa peninggal mata tambang batu bara se Provinsi Bengkulu, terkhusus di Kabupaten BU. Dilansir Bengkulu.Antaranews.com, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi, sudah maju yang beroperasi di daerah itu agar segera mereklamasi lubang-lubang pertambangan tanah bekas bisa difungsikan.

“Ada dana yang reklamasi, yang disetorkan perusahaan-perusahaan sehingga tidak ada alasan tidak mereklamasi bekas tambang,” kata Jonaidi saat berdialog dengan tema “Dampak dan Manfaat Industri Ekstraktif di Provinsi Bengkulu”.

Menurut dia, kontribusi lubang menjadi salah satu sorotan dari sekian masalah yang berhubungan dengan daerah di daerah ini. Anggota legislatif, jabatan Komisi III, kata politisi Gerindra itu, sudah meminta pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kebahagiaan untuk reklamasi lubang tambang.

“Alasannya belum ada tim yang digunakan untuk mengisi reklamasi di daerah bekas tambang, ini sangat klasik dan tidak masuk akal,” ujarnya.

Dituturkan, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Oktaviano dalam dialog itu mengatakan penataan lapangan mulai pada Juli 2016 setelah pemerintah melakukan proses perizinan ke pemerintah tingkat provinsi. Selama ini, kata dia, yang dikeluarkan dari pemerintah ke kota dan kota, terbukti berhasil mulai dari tumpang tindih perizinan hingga proses reklamasi.

“Kami mulai menata seluruh perizinan yang diterbikan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk membentuk tim yang akan hidup reklamasi,” ucapnya.

Hasil verifikasi terhadap perizinan, kata Oktavianto, menemukan dari 153 izin mineral dan batu bara yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten dan kota, hanya 51 izin yang aktif. Sementara itu, Yayasan Kejadian Bengkulu, menemukan sebanyak 11 perusahaan yang masih bisa digunakan untuk membersihkan lahan bekas tambang tersebut dengan menyisakan 22 lubang tambang.

“Belasan perusahaan itu beroperasi di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara,” kata Ketua Yayasan Bebek Bengkulu, Uli Siagian.

Hasil penelitian merupakan anggota forum Walhi Bengkulu yang menemukan, beberapa perusahaan yang membiayai dana, reklamasi, dan belum melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Perusahaan-perusahaan yang menyetorkan dana reklamasi dan dana pasca-uang itu antara lain Rp 400 juta, dan dana pasca-ranjau sebesar Rp 1,9 miliar untuk lima izin usaha (IUP) yang dimilikinya. Selanjutnya PT Kaltim Global, yang menyetorkan jaminan reklamasi sebesar Rp 1,2 miliar danika pasca tambang sebesar Rp 1,8 miliar.

“Pertanyaannya, kemana dana-dana yang disetorkan ini karena di lapangan tidak ada kegiatan reklamasi,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi

Related posts

Leave a Comment