Waw, Milyaran TGR Dinas PUPR Bengkulu Utara Belum Juga Rampung

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Milyaran Rupiah temuan audit BPK RI, atas kegiatan di Dinas PUPR Bengkulu Utara tahun 2017, yang diketahui menjadi TGR hingga saat ini diketahui belum juga rampung. Sayangnya, pihak Inspektorat Bengkulu Utara terkesan menutupi, ketika awak media meminta detail rincian, sisa pengembalian TGR Dinas PUPR Bengkulu Utara, yang belum rampung.

Inspektur Inspektorat Bengkulu Utara, Suharto Handayani ketika dikonfirmasi, tidak menampik hal tersebut. Dimana, Dinas PUPR BU belum juga merampungkan pengembalian TGR. Selain itu, ia juga tidak membantah nominalnya masih berjumlah milyaran rupiah. Kendati demikian, pihaknya sudah berupaya melakukan penagihan, dengan melayangkan surat kepada pihak Dinas PUPR.

“Yang pasti, kita sudah ada progres untuk melakukan penagihan, dan saat ini masih dalam proses,” ujar Suharto.

Suharto pun dengan kewenangannya, sudah memberikan deadline kepada pihak Dinas PUPR, termasuk OPD lainnya, untuk segera menyelesaikan pengembalian TGR. Deadline tersebut, jatuh pada akhir bulan Desember tahun 2019 ini. Seluruh OPD yang memiliki TGR, dalam temuan audit BPK segera menyelesaikan pengembalian, terutama pihak Dinas PUPR, termasuk TGR tahun 2018.

“Kami sudah memberikan deadline kepada pihak Dinas, agar akhir Desember ini segera menyelesaikan. Jika tidak, ini akan menjadi laporan kami ke pihak BPK RI,” imbuhnya.

Bakal Buat MP TGR

Disamping itu, Suharto juga menerangkan. Pihaknya saat ini, tengah berupaya untuk memenuhi kekurangan instrumen di lingkungan Inspektorat BU ini, yang hingga saat ini belum juga terbentuk. Yakni, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (MP TGR). Yang mana, ini sebuah tim yang menangani terkait TGR temuan BPK, dan saat ini pihaknya tengah mengupayakan Perbupnya. Ia mengupayakan tim ini, selain memang merupakan instrumen wajib sesuai dengan Permendagri 133 Tahun 2018, juga untuk mengurangi tanggungjawabnya.

“Kalau ada tim MP TGR ini, tentunya akan meringankan kerja Inspektorat atas melakukan penagihan TGR. Dimana, kewenangan MP TGR ini dapat memberikan payung hukum yang jelas menagih TGR. Dimana, pihak yang memiliki TGR wajib memberikan jaminan dalam sidang yang digelar oleh MP TGR. Yang patut diketahui, tahun 2020 ini ditargetkan MP TGR akan berdiri, karena sejak tahun 2005 belum ada sama sekali,” tutupnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment