Ahli Waris Lahan SD Model Pasang Patok, Pemkab Bengkulu Utara Tak Berkutik

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Polemik lahan SD Model yang seluas 8,5 Hektar, memasuki babak baru. Kali ini, melihat Pemkab Bengkulu Utara yang sudah tidak berkutik akan keabsahan dan kepemilikan lahan tersebut, Jum’at (27/9) ahli waris yang terdiri dari Dahnial (58), Katila (56), Arman (67) dan Rosbawani (52) warga desa Lubuk Sahung, dan Ahmad Hadi (59) warga desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, bersama dengan Kuasa Hukumnya Kritiatmo Nugroho, melakukan pemasangan patok pemberitahuan kepemilikan lahan, dari ahli waris yang telah diserobot oleh pihak Pemkab Bengkulu Utara.

Disampaikan Kristitmo Nugroho kepada awak media, pematokan yang dilakukannya ini, berdasarkan surat kuasa yang diberikan dari para ahli waris pada tanggal 14 September 2019 lalu. Dimana, para ahli waris menyerahkan permasalahan kepemilikan lahan tersebut, kepada kuasa hukumnya, untuk proses mengambil kembali dari Pemerintah Bengkulu Utara, yang mengklaim lahan tersebut miliknya, dengan telah dibangunnya beberapa bangunan kantor. Yakni, kantor Meterologi, kantor Dinas Ketahanan Pangan dan separoh bangunan SD Model.

“Saya sudah menerima kuasa dari para ahli waris, untuk memperjuangkan hak mereka ini. Tahapan yang telah kita lalui, sudah sangat jauh. Mulai dari pemberitahuan secara persuasif kepada pihak Pemkab BU, hingga hearing bersama DPRD Bengkulu Utara. Dimana, Pemkab tidak bisa menunjukkan bukti keabsahan kepemilikan lahan tersebut. Sehingga, kesimpulan yang kami ambil melakukan pematokan lahan ini, berdasarkan dokumen kepemilikan lahan yang kami terima dari para ahli waris,” ujar pria yang biasa disapa Pak De Kris ini.

Kris juga membeberkan, pihaknya setelah melakukan pemasangan patok ini, akan menunggu selama tujuh hari untuk mendapatkan respon dari pihak Pemkab Bengkulu Utara. Jika, Pemkab memberikan respon akan kita bahas dan saling menunjukkan bukti kepemilikan dan keabsahan lahan tersebut. Namun, jika Pemkab tidak juga bergeming dan diam seribu bahasa, pihaknya akan melanjutkan ke gugatan atas penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Pemkab BU selama ini.

“Kami akan tunggu selama tujuh hari, menunggu respon Pemkab. Jika tidak ada respon, akan kami lanjutkan ke tahap gugatan,’ tegasnya.

Ahli Waris Miliki SKT, Sertifikat Pemkab?

Selain itu, Kris juga mengungkapkan, bahwa luas lahan yang dipasangi patok berdasarkan dokumen ahli waris yang ia tangani saat ini, dengan nomor SKT Nomor 70/LB/AM/1981, tanggal 06 April 1981. Berjumlah, 3,5 Hektar. Dalam hal ini, pihaknya akan memperjuangkan hak milik para ahli waris, mengingat dokumen yang dimiliki ini secara hukum memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketimbang, keabsahan dokumen hak pakai milik Pemkab BU, yakni Sertifikat dengan nomor 130-520.3-28-200, yang dibuat pada tanggal 24 November 2004 atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dimana surat ukur dilakukan tanggal 30 Desember 2005, dengan asal hak atas nama Tony Ofsi.

“Jika melihat bunyi dari sertifikat yang dipegang oleh Pemkab Bengkulu Utara, jelas kepemilikan lahan seluas 8,5 hektar, yang dikenal dengan lahan SD Model ini, milik ahli waris warga pribumi sebelumnya. Maka itu, saya atas nama kuasa hukum para ahli waris, yakin akan memenangkan kasus sengketa ini, dan lahan akan kembali kepada ahli waris,” tandasnya.

Polemik lahan SD Model ini, sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu. Namun lantaran tidak mendapatkan respon, akhirnya para ahli waris nekat membangun bangunan diatas lahan tersebut. Yakni, berupa ruko dua pintu dan beberapa bangunan semi permanen lainnya, dengan menghancurkan aset milik Pemkab BU, berupa pagar yang berdiri diatas lahan sengketa tersebut.

Dispendik Serahkan Ke Polisi

Menanggapi hal ini, pihak pemkab BU dalam hal ini Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, yang diketahui selaku stake holder atas lahan tersebut, mengaku tidak mengetahui aksi para ahli waris memasangi patok tersebut. Pihak Dispendik pun menyatakan dengan tegas, bahwa lahan itu milik pemkab bukan warga, sehingga jika ada warga yang mengklaim, itu akan diserahkan kepada pihak hukum untuk proses lebih lanjutnya.

“Sejauh ini, kami sudah melaporkan warga yang mengklaim tersebut ke pihak Kepolisian, dengan tuduhan merusak aset milik negara. Kendati, saat ini pihak ahli waris mengklaim lahan tersebut, itukan perdata. Nanti, itu akan ditangani pihak hukum yang akan menangani prosesnya,” singkat Sekretaris Dispendik BU Bambang Pramana Budi kepada awak media.

Baca juga :

Dispendik Bentuk Tim, Tindaklanjuti Warga Serobot Aset SD Model

Bangun Ruko, Warga Klaim 1 Hektar Lahan SD Model
Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment