Periksa Dugaan Korupsi DD Taba Kelintang, Inspektorat Panggil Penerima Uang

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait dengan indikasi Korupsi Dana Desa (DD) di Desa Taba Kelintang Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Tahun 2018. Yakni, kegiatan pengadaan jambanisasi alias toilet rumah warga, dengan nominal anggaran sebesar Rp. 536 Juta, untuk 107 KK. Pihak Inspektorat Bengkulu Utara, panggil masyarakat penerima uang langsung dari Kades.

Pantauan awak media, Rabu (28/8) puluhan warga desa Taba Kelintang datangi kantor Inspektorat BU. Dimana, masyarakat tersebut mengaku mendapatkan surat panggilan pemeriksaan, sebagai penerima kegiatan jambanisasi berupa uang kes sebesar Rp. 3 Juta. Sementara, masyarakat yang menerima uang sebesar Rp. 4.750.000, tidak mendapatkan pemanggilan.

Diungkapkan oleh Sopran, selaku BPD membeberkan. Sebelumnya, pihak Inspektorat telah turun meninjau ke desa, serta mempertanyakan langsung dengan warga terkait. Sejauh mana, kebenaran soal laporan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara, pada tanggal 9 Juli 2019 lalu, yang saat ini diminta oleh pihak Kejari, agar pihak inspektorat melakukan pemeriksaan awal.

Namun, setelah usai meninjau langsung ke desa. Inspektorat Pembantu wilayah satu (IRBAN 1) kembali memanggil sebanyak 17 orang masyarakat, yang mendapatkan uang yang dibagi-bagikan kepala desa Taba Kelintang, untuk pembuatan WC. Agar, dapat datang ke kantor Inspektorat di Kacamatan Kota Arga Makmur, guna untuk dilakukannya pemeriksaan.

“Tanggal 21 kemarin, tim dari Inspektorat yang dipimpin oleh Pak Andi Daniel sudah datang ke desa. Bahkan, mereka datangi rumah door to door, mempertanyakan berapa jumlah uang yang warga terima dari Kades. Kok warga, di panggil lagi,” ujar Sopran yang mendampingi warga ke Kantor Inspektorat BU

Inspektorat Minta Penerima Uang Teken Pernyataan

Parahnya lagi, pihak Inspektorat meminta warga penerima bantuan yang bersumber dari Dana Desa untuk pembuatan WC, sebesar Rp 3 juta tahun 2018 lalu. Agar membuat pernyataan, bahwa mereka menerima uang dari kades tersebut sebesar Rp 4.750.000.

“Pemanggilan kami hari ini, kami merasa ditekan oleh pihak Inspektorat, untuk menandatangani surat pernyataan. Dimana isinya, kami menerima uang dari kades sesuai dengan RAB. Yakni, sebesar Rp.4.750.000. Hal itu langsung kami tolak, dan tidak mau kami tandatangani. Karena, kami merasa tidak pernah menerima uang yang nilainya segitu” sambungnya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Inspektur Pembantu Inspektorat BU Anddi Daniel, SH, M.Hum membantah keras adanya indikasi pemaksaan terhadap masyarakat, agar membuat pernyataan menerima uang, sesuai dengan yang ada di RAB Kades. Dikatakan Andi, tujuan pihaknya memanggil kembali masyarakat ke kantornya itu, guna memastikan dan menandatangani surat pernyataan, berapa jumlah yang diterima warga. Hal itu dilakukannya, Andi mengaku guna menghitung jumlah temuan Inspektorat BU untuk dijadikan TGR.

“Kami sekarang, lagi menghitung jumlah TGR. Karena Berdasarkan peraturan, penggunaan DD itu tidak boleh menggunakan uang tunai, dan harus berupa bangunan atau barang. Sekarang, kesalahan dari pihak kepala desa itu, DD itu dibagikan dengan masyarakat dalam bentuk uang tunai. Saat ini, kami tengah melakukan tahapan pemeriksaan, terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Taba Kelintang. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, DD tidak boleh dibagi-bagikan dalam bentuk uang tunai kepada Masyarakat,” jelasnya.

Lanjut Andi Daniel, pihak inspektorat juga tidak membenarkan jika pihaknya dikatakan seolah-olah menekan warga, agar membuat surat pernyataan, bahwa warga penerima uang DD untuk pembangunan WC telah menerima uang sesuai dengan RAB sebesar Rp.4.750.00 tersebut.

“Surat pernyataan yang kami minta itu, tidak benar kalau dikatakan seolah-olah adanya penekanan. Karena, warga yang dipanggil kemaren itu kami minta agar mereka benar-benar menyatakan, berapa jumlah uang sebenarnya yang mereka terima,” sambungnya.

Dugaan Markup, Masuk Materi Riksa

Yang pasti, pihaknya tetap akan melanjutkan tahapan pemeriksaan. Dimana, dua substansi berbeda yang akan menjadi materinya. Pertama, kesalahan pihak Kades telah membagikan dana kegiatan jambanisasi ini berupa uang tunai, kepada amsyarakat, yang mana hal tersebut melanggar aturan. Kemudian, adanya indikasi mark’up terhadap kegiatan itu, dimana kades terindikasi membagikan uang yang semestinya kurang lebih sebesar Rp. 5 Juta per Kepala Keluarganya.

Namun faktanya, sebanyak 50 warga lebih, justru hanya menerima Rp. 3 Juta. Disini jika dikalkulasikan, Kades terindikasi melakukan mark’up sebesar Rp. 2 Juta X 50 warga dengan hasilnya Rp. 100 Juta rupiah. Kendati demikian, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi.

“Yang jelas, seperti itulah indikasi temuan terhadap pengelolaan DD Taba Kelintang. Jika, nanti sudah menjadi LHP, temuan ini akan kami setorkan ke pihak Kejaksaan Negeri Arga Makmur,” tandasnya.

Baca :

Kajari Bengkulu Utara, Masih Tunggu Hasil Audit Inspektorat

Pengelolaan DD-ADD Desa Durian Daun Disebut Warga Terindikasi KKN

DPMD Tindak Lanjuti Indikasi KKN Desa Durian Daun

Kasi Intel : Kejari Akan Koordinasi Dengan Inspektorat Bengkulu Utara

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment