DPMD Tindak Lanjuti Indikasi KKN Desa Durian Daun

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, yang dikeluhkan masyarakat. Pihak DPMD Bengkulu Utara, nantikan laporan resmi. Kendati demikian, mengacu dari pemberitaan di media akan segera ditindaklanjuti. Hal ini disampaikan oleh Ir. Budi Sampurno selaku Kepala DPMD Bengkulu Utara.

Baca : Pengelolaan DD-ADD Desa Durian Daun Disebut Warga Terindikasi KKN

“Informasi ini telah kami tindak lanjuti, dengan menugaskan tim untuk melakukan pengecekan. Sembari, kami juga membutuhkan laporan masyarakat, dan diharapkan terkait hal ini masyarakat jangan takut untuk segera melapor,” ujarnya.

Budi menjelaskan, pihaknya sangat membutuhkan informasi seperti ini. Mengingat, pihaknya tidak bisa serta merta mengawasi 215 desa, yang ada di Bengkulu Utara. Maka itu, dengan adanya informasi ini, tentunya akan ditindak cepat. Jika kebenarannya terbukti, akan menjadi ranahnya Inspektorat dan penyidik hukum, yang akan menindaklanjutinya. Pihaknya pun, mendukung upaya ini terutama masyarakat, yang berani bersuara akan indikasi penyimpangan, terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan ADD.

“Informasi seperti inilah yang kami butuhkan, karena kami tidak mungkin mengawasi setiap desa di Bengkulu Utara ini. Kita lihat saja nanti, jika hasil tim turun kelapangan terbukti, pihak Inspektorat secara langsung akan menindaklanjutinya. Dan alangkah lebih baiknya, jika masyarakat memiliki bukti kuat, segera melapor ke aparat penegak hukum,” imbuhnya.

Kades : Ucapan Terima Kasih Tidak Bisa Hanya Ucapan

Untuk diketahui, indikasi KKN di desa Durian Daun Kecamatan Lais Bengkulu Uutara ini, berdasarkan data tambahan dari sumber masyarakat yang namanya enggan untuk disebutkan. Juga terdapat pada, belanja kegiatan Bumdes, yang mana pos anggaran Bumdes untuk pengadaan 8 lokal tenda disinyalir markup. Selain itu, ada dugaan pungutan fee pada setiap kegiatan yang dilaksanakan menggunakan DD dan ADD.

Kendati demikian, informasi ini juga dibantah oleh Kades Durian Daun Novian Aroza yang menyatakan dengan tegas, semua tudingan tersebut tidak benar. Yang mana, dugaan markup itu semua memiliki bukti yang jelas. Kemudian pungutan fee, juga tidak benar. Yang mana ia berdalih, itu merupakan pemotongan untuk pembayaran pajak, itu pun katanya tidka mencapai 20 persen, yang hanya 11,5 persen.

“Tidak benar semua tudingan itu, saya siap membuktikannya. Terlebih yang katanya setiap kegiatan adanya pungutan fee 20 persen. Itu potongan pajak, yang hanya 11,5 persen. Karena, itu wajib. Namun demikian, saya katakan bahwa selagi kito masih di negara Asia, namonyo ucapan terimo kasih, idak bisa ucapan bae. Orang memang dak mintak, jadilah,” singkat kades.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment