Pengelolaan DD-ADD Desa Durian Daun Disebut Warga Terindikasi KKN

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Seyogyanya, pemerintah pusat menurunkan anggaran hingga ke tingkat desa agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat hingga ke tingkat bawah. Dimana, tujuan ini juga salah satunya guna membuka lapangan kerja di desa, dan dapat mensejahterakan masyarakat. Namun ironisnya, tidak demikian yang terjadi di desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Dimana, didesa ini masyarakat menyebutkan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal ini disebutkan oleh beberapa warga yang namanya enggan untuk disebutkan, yang mana banyak sekali kegiatan dan pengelolaan dana di kantor desa yang mana dipimpin oleh Kadesnya bernama Novian Aroza ini, terindikasi penyimpangan dan tidak berpihak pada masyarakat.

“Iya pengelolaan dana di kantor desa kami (Durian Daun,red) banyak sekali indikasi penyimpangan. Mulai dari pengerjaan kegiatan, keterlibatan masyarakat yang kurang di libatkan. Hingga, hasil pekerjaan yang dinilai tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujar sumber.

Pertama dijelaskan sumber, sejumlah pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DD dan ADD di Desa Durian daun tahun 2018 lalu, banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yang tertuang dalam RAB dan mengabaikan asas skala prioritas warga setempat.

Seperti pembukaan badan jalan yang mengarah ke perkebunan warga. Hingga saat ini, belum bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dimana, jalan tersebut saat ini mulai dijadikan warga, sebagai tempat pembuangan sampah. Bahkan, Jalan tersebut juga buntu, lantaran dikabarkan warga desa banyak yang menolak adanya pembukaan badan jalan tersebut.

“Lihat lah jalan ini, sepertinya ngak ada manfaatnya bagi masayarakat. Padahal, anggaran yang digunakan cukup lumayan besar nilainya,”jelasnya kepada awak media yang mengambil dokumentasi kegiatan tersebut.

Sambungnya lagi, warga juga mengaku soal pembangunan dan pengoralan jalan lingkungan desa, yang mengarah ke perkebunan jeruk milik pribadi menelan anggaran desa mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, jalan tersebut merupakan jalan perkebunan milik paman Kades. Selain itu juga, tidak sesuai dengan spek dan RAB yang ada. Bahkan, menurut warga, pembangunan jalan tersebut hanya untuk kepentingan sekelompok demi meraup keuntungan yang besar.

“Kenapa pembangunan jalan banyak arah ke kebun jeruk, karena disana lah lokasi perkebunan Kepala Desa dan para keluarganya. Mirisnya lagi, ketika ada kegiatan, yang dipakai hanya keluarganya saja,” bebernya.

Kegiatan Sumur Bor, Ditolak BPD

Selanjutnya, pekerjaan kegiatan pembuatan sumur bor yang disinyalir terindikasi KKN. Pasalnya, selain pekerjaan ini dikerjakan oleh sekelompok masyarakat yang memihak pada kades, juga terindikasi korupsi. Pihaknya dan warga desa Durian Daun, juga sempat protes soal 5 titik pembangunan sumur bor, yang menggunakan DD mencapai ratusan juta rupiah tersebut yang bersumber dari anggaran tahun 2018 lalu. Menurut warga, pembangunan sumur bor yang katanya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat tersebut, belum juga diterima BPD lantaran pipa untuk pembagian air kepada warga desa yang tertanam di dalam tanah dari sumur bor, sepertinya juga diduga tidak sesuai dengan spek ukuran yang ditentukan dan diduga juga tidak berstandar SNI.

“Gimana kita mau memanfaatkan air dari sumur bor, pipa yang digunakan untuk mengaliri air ke rumah-rumah masyarakat tidak sesuai standar. Mudah pecah, sehingga banyak air terbuang sia-sia. Mestinya, jika menggunakan pipa standar, tidak akan semudah itu pecah,” ucapnya dengan nada kesal dengan hasil pekerjaan tersebut.

Kalau dilihat, tidak hanya ini indikasi korupsi di desa ini. Masih banyak masalah yang lainnya, seperti Molen, Hand Traktor, Mesin Rumput yang katanya milik desa, tapi ketika warga menggunakan peralatan itu, tetap saja membayar sewanya. Setelah apa yang selama ini dirasakan dan jika ada yang mengatakan, bila penyakit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sudah menjalar ke tingkat pedesaan. Fenomena itu kata warga, sepertinya memang sudah lama berlangsung. Hanya saja, ada yang mencuat dan ada pula yang tidak muncul di permukaan.

“Kami harap pihak aparat penegak hukum dan pihak inspektorat daerah Bengkulu Utara, dapat menindaklanjuti apa yang manjadi keluhan kami warga desa, terkait penggunaan ADD dan DD tahun 2018 hingga sekarang tahun 2019,” harapnya.

Kades Durian Daun Bantah Tudingan

Menanggapi hal ini, Kepala Desa (Kades) Desa Durian Daun, Nofian Aroza, SE ketika dikonfirmasi awak media membantah semua tudingan warga terhadap dirinya, yang diduga adanya unsur KKN pada penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD). Baik tahun 2018 yang lalu, mau pun di tahun 2019.

“Tudingan-tudingan warga itu tidak benar. Kalau masalah molen itu punya saya, kemudian mesin Hand Traktor dan Mesin Rumput itu silahkan tanya dengan kelompok tani,” ketusnya.

Selain itu, ia juga mengatakan tidak benar, soal tudingan warga masalah pembangunan jalan dan sumur bor dikerjakan oleh keluarganya semua dan tidak sesuai dengan Spek.

“Kalau untuk pembangunan jalan dan sumur bor, sudah kami kerjakan sesuai dengan RAB. RAB itu, perencanaan yang buat. Kemudian, setiap ingin mengajukan usulan, pasti dilakukan musyawarah di desa dan saya siap jika ada yang meminta keterangan soal ini,” kilah Kades.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment