Dikonfirmasi Diklat PIM, Sekretaris BKPSDM “No Comment”

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait belum dilaksanakannya kewajiban ASN lingkungan Pemkab Bengkulu Utara, terlebih ASN yang diamanahkan jabatan terutama jabatan eselon II, terhadap pendidikan kepemimpinan yakni Diklat PIM. Dimana, didalam aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, tentang manajemen ASN, mewajibkan hal tersebut. Sekretaris BKPSDM BU Milono, ketika dikonfirmasi awak media enggan untuk berkomentar.

“Waduh, kalau soal Diklat PIM, saya no comment. Karena itu, wewenang Kepala Badan untuk berstatemen,” ujarnya.

Padahal awak media, membutuhkam jawaban. Seperti apa, Tupoksi dari pihak BKPSDM BU selaku pembina ASN, yang semestinya mengingatkan agar kewajiban ini segera dilaksanakan, terkhusus ASN yang sudah menduduki jabatan, namun belum mengikuti Diklat PIM. Pasalnya, didialam regulasi dan juga infonya sudha menjadi temuan pihak BPK RI, jika ASN yang sudah lebih dari dua tahun menduduki jabatan namun tidak juga memenuhi kriteria kewajibannya untuk menduduki jabatan, yakni Diklat PIM, tidak berhak menerima tunjangan jabatan. Ironisnya, pejabat yang ada saat ini sudah menduduki jabatan lebih dari dua tahun, namun belum juga mengikuti Diklat PIM.

Diantaranya, Kepala Dinas PUPR BU Heru Susanto, Kadis Sosial Suharto Handayani, Kadis PMD Budi Sampurno, Kadis PRKP Burman, Kadis Nakertrans Fachrudin, Kepala BKPSDM BU Setyo Budi Raharjo, Eka Hendriyadi Kepala Dinas Perhubungan BU, Adi Fitridin Kepala DPPKB BU, Alfian Kepala DLH BU, Zulkarnaen, SH, MH Kepala Dinas Perdagangan BU, Sugeng Kepala Dispenda BU, Edi Subroto Asisten I, Amra Juita Kepala DPPPA BU, Hendri Kisinjer Kepala Dispora BU, Waluyo Staf Ahli, Santoso Kepala Dinas Perikanan BU, Akmaludin Kepala Balitbang BU, Juhirjo Kasmu Kepala Disdukcapil BU, Agus Arifianto Kepala DKP BU.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment