Bappeda Bengkulu Utara Gelar Pembahasan Terkait ASB Perjalanan Dinas 2020

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Senin (24/6) di ruang pola kantor Bappeda Bengkulu Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkulu Utara menggelar rapat pembahasan, terkait Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga perjalanan dinas kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020. Rapat ini sendiri, dihadiri oleh unsur OPD terkait, yakni Bappeda BU, BPKAD BU, Kabag Pembangunan Setdakab BU, Plt Kadis Kominfo BU, Sekda BU dan Asisten, yang diketahui keduanya berhalangan hadir, lantaran menghadiri rapat lainnya. Hal ini, dibenarkan oleh Kepala Bappeda BU Ir. Siti Qori’ah Rosydiana, M.Si.

“Iya tadi kita menggelar rapat, yang dihadiri unsur OPD terkait,” ujarnya.

Siti membeberkan, pembahasan ini mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dimana, penyusunan pedoman umum rencana kerja dan anggaran (Pedum RKA) SKPD Bengkulu Utara tahun anggaran 2020, wajib menjadi sorotan penting seluruh OPD dilingkungan Pemkab Bengkulu Utara. Mengingat, agar adanya acuan untuk OPD, dalam mengalokasikan anggaran di setiap item kegiatan. Yang dilakukan, secara bertahap ASB mulai dilengkapi sesuai kebutuhan di Kabupaten Bengkulu Utara.

“Kalau ASB, intinya biar ada acuan untuk SKPD dalam mengalokasikan anggaran di item kegiatan tersebut. Secara bertahap, ASB mulai dilengkapi sesuai kebutuhan di Kabupaten Bengkulu Utara,” bebernya.

Selain itu Siti juga menambahkan, merujuk pada Standar Belanja dan E-Budgeting yang merupakan alat bantu proses keuangan daerah, yang dimulai dari perencanaan penganggaran sesuai dengan perjanjian undangan. Ia menjelaskan, ASB dan E-Budgeting dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

“Yang sudah ada dalam PEDUM ada 6 item, di penyusunan saat ini ditambah minimal 2 item,” sambungnya.

Sambungnya lagi, ia juga menilai analisis Standar Belanja dan E-Budgeting sangat mendukung persetujuan dan konsistensi perencanaan, serta penganggaran. Pengelolaan keuangan daerah, akan mengubah yang cukup signifikan setelah ditetapkannya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Draft ASB pelatihan atau bimbingan teknis pegawai, bimbingan teknis non pegawai, sosialisasi, penyelenggaraan perlombaan, pemeliharaan kendaraan dinas, dan administrasi pengadaan konstruksi bangunan/jalan.

“Dalam penyusunan ASB ini, jangan sampai komponen-komponen yang sudah biasa ada, tidak dimasukan. Dengan ASB ini, lebih lengkap dan lebih sempurna, sehingga menjadi dasar kita bersama memudahkan pekerjaaan, dalam penetapan analisa standar biaya yang dilaksanakan,” imbuhnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment