Kominfo Adakan Rapat Pembahasan Revisi Informasi Publik

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait dengan adanya revisi Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Utara No. 042/230/b.9/2016 tentang informasi publik yang dikecualikan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) dengan seluruh Stake Holder dilingkungan Pemerintah Daearah Kabupaten BU, melakukan rapat pembahasan rencana revisi Perbup tersebut. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Dinas Kominfo BU, kemarin (24/6).

Kepala Dinas Kominfo BU Dodi Hardinata SSos MM ketika ditemui usai rapat tersebut mengatakan, bahwa memang dari berbagai SKPD telah melakukan pengajuan beberpa usulan revisi terkait dengan beberapa informasi publik yang dikecualikan yang menyesuaikan regulasi undang-undang 23 tahun 2014 terkait dengan pemerintah. Didalam undang-undang tersebut ada bebrapa kewenangan yang disebutkan bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

“Terkait dengan hal ini, beberapa kewenangan yang bukan menjadi kewenangan kabupaten ini lah kita melakukan revisi diusulan kali ini,” kata Dodi.

Dodi menambahkan, hal ini juga dikarenakan regulasi Perbup ini dibuat ditahun 2016, kemungkin belum begitu update, maka dari itu pihaknya meminta usulan kepada seluruh SKPD hingga tiga hari kedepan untuk melakukan revisi peraturan ini

“Mudah-mudahan kedepan kita dapat melahirkan sebuah regulasi yang diinginkan oleh beberpa SKPD dan benar-benar regulasi ini sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Lebih lanjut Dodi menyampaikan, hal ini dikarenakan beberapa perdebatan terkait dengan permohonan data informasi publik, diawali dengan peraturan bupati yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik dengan keputusan bupati informasi publik yang dikecualikan.

“Jadi kita berharap dengan adanya perubahan atau revisi keputusan bupati ini, semua informasi yang diinginkan masyarakat itu dapat dipenuhi dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu, untuk diketahui data informasi yang dikecualikan ada 159 item, ini akan di sederhanakan kembali dengan melakukan revisi serta yang tidak memliki dasar hukum akan di revisi untuk dikecualikan, karena selama ini apa yang telah diajukan oleh SKPD akan dirapatkan kembali, namun apabila SKPD yang bersangkutan mengajukan apabila data informasi itu tidak diatur oleh regulasi yang lebih tinggi untuk tidak dikecualikan, tidak boleh dikecualikan.

“Pada prisnsipnya kita hanya menyederhanakan sistem, menyerderhanakan aturan, kemudian tidak mempersulit prosedur dalam permohonan data,” tandasnya.


Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment