Jasman Siap Ajukan Diri, Jadi Justice Collaborator Ke KPK Atas Kasus Yang Pernah Melilitnya

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait, kasus yang pernah melilit Jasman, S.Pd atas kasus Gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten BU Tahun 2009, senilai Rp. 34 Milyar. Eks Kepala Seksi Ketenagaan Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten BU, memastikan akan mengajukan diri Justice Collaborator ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Diketahui, hal ini dilakukannya mengingat untuk mendapatkan perlindungan diri atas kasus yang sempat menjeratnya, yang akan dibongkar ulang. Yakni, dugaan gratifikasi yang melibatkan 124 Kepala Sekolah, dan oknum pejabat yang hingga saat ini masih menjabat. Pasalnya, pelaku utama dalam kasus yang sudah menjeratnya tersebut, belum dingkapkan dalam incrahtnya pada persidangan yang telah dilaluinya. Hal ini diungkapkan oleh Jasman, S.Pd bin Sohan yang menyampaikan hal ini kepada awak media.

 “Saya terbaring sendiri di Lapas, sewaktu menjalani hukuman gratifikasi ini. Sementara, pelaku utamanya hanya melenggang bebas tanpa sedikitpun tersentuh hukum,” ujarnya.

Baca : Terpuruk Di PTDH Akibat Terjerat Gratifikasi, Eks ASN Dispendik BU Niat Membalas

Jasman membeberkan, keinginan untuk mengambil langkah Justice Collaborator ini, ia sudah menimbang dengan masak akan apa yang akan di jalani. Karena, dirinya sudah menjalani hukuman, dan saat ini juga telah diberhentikan dari statusnya sebagai ASN di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara. Sehingga, keinginan ini muncul karena sudah merasa pasrah akan hal tersebut. Yakni, membongkar kembali kasus gratifikasi tahun 2009.

 “Kita lihat saja nanti, kalau tidak ada jalan keluarnya dan saya tetap dipecat, maka saya akan mengambil langkah ini. Agar, dibongkar kembali kasus gratifikasi yang saya alami,” terangnya.

Jasman : Saya Diperintah Untuk Memungut

Lanjut Jasman, kilas balik akan kasus yang menjeratnya. Ia tersandung hukum sekitar tahun 2012, pada saat dirinya menjabat sebagai Kepala Seksi Ketenagaan Bidang TK/SD pada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah pimpinan Haryadi selaku kepala Dinas Diknas, yang saat ini menjabat sebagai Sekda Bengkulu Utara.

Sewaktu itu lebih jauh Jasman membeberkan, berdasarkan SK dari Bupati, dirinya diperintahkan memegang kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi sekolah dan pengadaan meubeler sebanyak 124 sekolah. Kegiatan tersebut, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009, sebesar Rp 34.316.640.300,-, yang bersumber dari APBN. Ditambah lagi, dana pedamping dan penunjang dari APBD sekitar Rp. 4 milyar lebih.

 “Selain saya, sewaktu itu ada 124 kepala sekolah yang diperiksa oleh pihak Kejaksaan, dan pernah saya tanya dengan pihak kejaksaan, kenapa hanya saya sendiri yang dihukum. Namun jawaban yang saya dapatkan, jika kepala sekolah dihukum semua, nanti penuh penjara,”bebernya.

Sambungnya lagi menceritakan, berdasarkan pengakuan di dalam amar putusannya. Kepala sekolah SD Negeri Padang Jaya, Salamun, S.Pd selaku saksi, sesuai dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sudah jelas-jelas menyatakan. Bahwa, sebelum pencairan dana DAK, seluruh kepala sekolah dan kepala UPTD pada waktu itu, melakukan pertemuan di SD 17 Arga Makmur.

Uang Pungutan Itu, Untuk Dana Pengamanan

Dalam pertemuan tersebut, seluruh kepala sekolah dan kepala UPTD mendengar arahan yang disampaikan oleh kepala Dinas Pendidikan, Drs. Soewito, M.Pd (Alm,red) dan Sekretaris Dinas Pendidikan Dr.Haryadi, S.Pd, MM, M.Si (Waktu itu,red) yang saat ini menjabat sebagai Sekda Bengkulu Utara. Agar, masing-masing kepala sekolah dan kepala UPTD, mengumpul uang puluhan juta rupiah. Dimana, masing-masing Kepala Sekolah sebesar Rp. 3,7 Juta. Dengan alasan, untuk dana pengamanan.

 “Sebenarnya orang Bengkulu Utara tahu semua kasus ini, hanya saja tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kedepan, ini akan saya bongkar, dimana akan menyeret pelaku utamanya. Karena, dalam kasus ini saya berani mengambil uang dari 124 Kepala Sekolah tersebut, atas perintah atasan,” tandasnya.

Justice Collaborator Itu?

Sekedar mengetahui, dilansir dari www.konsultanhukumonline.blogspot.com dan www.kompasiana.com. Justice Collaborator. Semestinya, adakalanya dilihat pada tahapan-tahapan pada awal, proses penegakan hukum pidana yang tertuang, dalam kitab undang undang Hukum acara pidana (KuHAP). Yaitu, ada proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka.

Namun, apabila dikaitkan kepada kasus yang menjerat Jasman, S.Pd selaku terpidana yang telah menjalani hukuman selama 4 tahun. Maka, ada suatu upaya yang harus dilakukan, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, dan upaya tersebut, adalah khusus terhadap terpidana yang mau bekerja sama, dengan penegak hukum. Dalam, mengungkap kasus korupsi berantai, maka upaya yang harus di lakukan terpidana adalah menjadi Justice Collaborator.

Apa itu, Justice Collaborator?. Secara yuridis, dapat di ketahui menurut surat edaran Mahkamah Agung Tahun 2011, tentang perlakuan Justice Collaborator, yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu. Tetapi, bukan sebagai pelaku utama yang mengakui perbuatanya, dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Namun, dalam surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung.

Justice Collaborator, adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku. Namun, mau bekerja sama dengan penegak hukum, dalam rangka membongkar suatu perkara. Bahkan, aset hasil kejahatan korupsi, apabila aset itu ada pada dirinya. Tapi, apabila kita melihat berbagai kasus korupsi di Indonesia, peranan tersangka yang menjadi justice collaborator itu, dalam prosesnya sudah banyak di terapkan.

Untuk diketahui, menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (“UU Tipikor), baik pelaku yang memberi, maupun penerima gratifikasi, diancam dengan hukuman yang sama.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment