Bupati Ngaku Sudah Tindaklanjuti Soal SK Bupati Diskominfo Yang Diduga Menjebaknya

Bupati Bengkulu Utara Ir.Mi'an

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an menegaskan, bahwa terkait Surat Keputusan (SK) yang telah dibubuhinya tanda tangannya, Nomor : 555/106/Diskominfo/2019, tentang Standar Biaya Keluaran Jasa Peliputan dan Biaya Publikasi Media Massa Di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019. Ia mengaku sudah menindaklanjutinya, dengan menyerahkan pengusutannya kepada pihak OPD terkait, yakni pihak Inspektorat Bengkulu Utara. Hal ini disampaikannya, ketika dikonfirmasi awak media usai pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara, Jum’at (18/10). “Soal Surat Keputusan yang saya keluarkan, sudah ada yang…

Read More

BPK RI, Sebut Tidak Tahu Soal SK Bupati Diskominfo Bengkulu Utara

SK Bupati Diskominfo Bengkulu Utara

RubriKNews.com, BENGKULU – Terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Utara Nomor : 555/106/Diskominfo/2019, tentang Standar Biaya Keluaran Jasa Peliputan dan Biaya Publikasi Media Massa Di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019. Ternyata, pihak BPK RI selaku yang mengeluarkan LHP LKPD Kabupaten BU Tahun 2017 Nomor : 25.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018 Tanggal 29 Juni 2018. Tidak mengetahui, terkait SK Bupati tersebut, yang diketahui menjadi dasar Plt Kepala Diskominfo Bengkulu Utara menjadi dasar konsiderat menimbang didalam keputusan bupati tersebut. Hal ini diakui, oleh Bagian Humas BPK RI Roni, yang ditemui…

Read More

Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara, Sebut SK Bupati Diskominfo Tanpa Analisa Hukum

Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara

Diduga Jebak Bupati, SK Diskominfo Hanya Didasari LKPD APBD Tahun 2017 RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Utara Nomor : 555/106/Diskominfo/2019, tentang Standar Biaya Keluaran Jasa Peliputan dan Biaya Publikasi Media Massa Di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019. Ternyata, dinilai jelas menjebak bupati. Hal ini terlihat dari konsiderat Menimbang, yang didalamnya produk hukum ini hanya berdasarkan atas hasil LHP LKPD Kabupaten BU Tahun 2017 Nomor : 25.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018 Tanggal 29 Juni 2018. Sementara, didalam LHP LKPD tersebut, tidak pernah ada kata permintaan,…

Read More