Soal Pemberian TPP Plt, Perbup Tabrak Surat BKN

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dilingkungan Pemkab Bengkulu Utara (BU), dimana hasil verifikasi pihak BKP-SDM BU yang membenarkan pemberian TPP Pelaksana Tugas (Plt) dengan besaran sama dengan jabatan eselon yang di Plt kan. Ternyata, aturan Perbup tersebut bukan hanya tidak singkron dengan SK Bupati, tetapi juga menabrak SK BKN Nomor K.26-20/V.24-25/99 yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang antara lain mengatur tentang kewenangan PLH dan PLT, serta PP 41 Tahun 2014. Hal ini tidak dibantah oleh salah satu ahli hukum lainnya dilingkungan pemkab BU Zulkarnaen, SH, MH saat dimintai pendapat oleh awak media.

” Soal Plt eselon III yang mendapatkan TPP eselon II, itu sepertinya memang tidak dibenarkan. Meski di Perbup diperbolehkan, namun tidak di SK Bupati BU,” ungkap Zul.

Zul juga tidak menampik, jika perbup itu bertabrakan dengan aturan lainnya terkait tunjangan yang diberikan kepada Plt. Dimana salah satunya, pada PP 41 dan juga pada Surat Kepala BKN yang menegaskan, bahwa jabatan Plt tidak mendapatkan tunjangan atas jabatan yang diembannya sementara tersebut.

” Benar, soal Tpp Plt itu juga sepertinya ada aturan yang melarang. Jadi sudah semestinya, apa yang sudah diterima dikembalikan. Karena TPP itu sudah jelas berdasarkan eselonering, ” bebernya.

Lebih jauh Zul menjelaskan, isi dari Surat Kepala BKN yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang antara lain mengatur tentang kewenangan PLH dan PLT menyebutkan perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Dalam surat itu juga Zul mengemukakan Kepala BKN menegaskan, Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.

” Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat,” jelas Zul

Selanjutnya, Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.

” Dalam aturan sudah jelas Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas, tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya,” pungkas Zul.

Disisi lain, Plt Kepala Dinas Sosial BU Suharto Handayani yang diketahui telah menerima TPP jabatan eselon II yakni berjumlah Rp. 8 Juta setiap bulannya, dan sudah diterima selama 5 bulan. Suharto menganggap hal ini masih polemik, dan ia akan tetap mengikuti aturan yang ada. Meskipun itu nantinya tidak dibenarkan, Suharto mengungkapkan bukan kesalahan dari pihaknya, melainkan itu sudah seyogyanya menjadi catatan tersendiri bagi tim verifikasi TPP.

” Akan saya kembalikan jika menyalahi aturan, namun saat ini saya masih mengacu pada Perbup. Mengenai Perbup yang tidak singkron dengan SK Bupati yang merupakan turunan Pebrup, itu bukan wewenang saya yang berkomentar. Terlbih lagi, jika dalam pemberian tunjangan kapada saya sebagai Plt yang menerima tunjangan jabatan eselon II dianggap menyalahi, saya akan mengikurti aturan yang benar meski itu wajib pengembalian,” singkatnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment