Tag: tunjangan perbaikan penghasilan

Soal Pemberian TPP Plt, Perbup Tabrak Surat BKN

redaksiRN

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dilingkungan Pemkab Bengkulu Utara (BU), dimana hasil verifikasi pihak BKP-SDM BU yang membenarkan pemberian TPP Pelaksana Tugas (Plt) dengan besaran sama dengan jabatan eselon yang di Plt kan. Ternyata, aturan Perbup tersebut bukan hanya tidak singkron dengan SK Bupati, tetapi juga menabrak SK BKN Nomor K.26-20/V.24-25/99 yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang antara lain mengatur tentang kewenangan PLH dan PLT, serta PP 41 Tahun 2014. Hal ini tidak dibantah oleh salah satu ahli hukum lainnya…

Read More

Plt Kepala DTPHP Bantah Terima TPP Eselon II

redaksiRN

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pemberian TPP yang disinyalir telah menyalahi aturan kepada Pelaksana Tugas (Plt), di OPD lingkungan Pemkab BU. Dimana, adanya dugaan tiga pejabat eselon III yang menjabat sebagai Plt menerima tunjangan TPP eselon II. Salah satu pejabat yakni Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten BU Kuasa Barus, membantah telah menerima tunjangan TPP tersebut. Hal ini ditegaskannya, ketika ditemui awak media diruangannya Kamis (26/4). ” Tidak dek, saya belum menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk tahun 2018 ini. Mengenai adanya informasi pemberian tunjangan terhadap saya…

Read More

Diduga Menyalahi Aturan, Kelebihan Bayar TPP Wajib Pengembalian
Andi Daniel : Dari Pada Dibongkar

redaksiRN

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait adanya dugaan kesalahan dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dilingkungan Pemkab BU, dimana 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) menerima tunjangan TPP eselon II. Pakar Hukum dilingkungan Pemkab BU, menghimbau agar dilakukan pengembalian, lantaran kelebihan pembayaran tersebut jelas menyalahi aturan. ” Daripada di bongkar orang, lebih baik secepatnya lakukan pengembalian. Karena penerimaan TPP yang bukan semestinya diterima Plt tersebut menyalahi aturan, dan sangat salah besar,” ujar Andi Daniel. Sudah semestinya, verifikasi untuk Perbup dan SK terkait TPP ini harus dijalankan dengan…

Read More