SE Bupati Terkait Penerapan Non Tunai, Belum Diterapkan Semua OPD Pemkab Bengkulu Utara

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, sudah dijalankan oleh Bupati Bengkulu Utara, melalui Surat Edaran Nomor : 910/3126/ BPKAD, yang sudah direvisi pada SE Bupati Nomor : 910 / 0771 / BPKAD. Namun mirisnya, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Bengkulu Utara, yang tidak mengindahkan edaran bupati tersebut.

Dimana, beberapa OPD tersebut masih melaksanakan transaksi secara tunai, yang terindikasi ada permainan fee. Menindaklanjuti hal ini, Sekretaris BPKAD Bengkulu Utara Masrup ketika dikonfirmasi, memberikan himbauan kepada seluruh OPD, agar segera menerapkan Surat Edaran Bupati ini.

“Benar, belum semua OPD terapkan edaran ini. Namun untuk kedepan, kita himbau agar seluruh OPD sudah menerapkannya,” ujar Masrup.

Dalam hal ini, Masrup pun mengaku belum mengetahui jelas secara rinci terkait transaksi non tunai ini, seperti apa teknisnya. Mengingat, Surat Edaran Bupati ini ditelurkan bukan pada masa jabatannya, sebagai Sekretaris BPKAD Bengkulu Utara. Kendati demikian, dirinya akan segera mempelajari lebih jauh, dan segera menegaskan kepada sleuruh OPD tanpa terkecuali untuk segera menerapkannya. Lantaran, transaksi non tunai ini bukan hanya karena edaran bupati, melainkan ada aturan yang diatasnya, sehingga bupati mengeluarkan edaran tersebut.

“Transkasi non tunai ini, jika diambil dari dasar hukum diatasnya, berguna untuk menekan dan mengurangi indikasi korupsi dilingkungan pemerintahan dalam menjalankan transaksi. Sehingga, sistem ini dinilai penting dan wajib dijalankan, meskipun itu hanya surat edaran bupati,” tandasnya.

Bapenda : Tidak Boleh Terima Setoran Tunai PBB

Untuk diketahui, Surat Edaran Bupati Bengkulu Utara yang ditandatangani oleh Ir. Mi’an ini, pertama kali dikeluarkan pada tanggal 27 November 2017 untuk penerapan pada tahun 2018. Dimana, isi dari surat edaran ini tentangan Pelaksanaan Inplementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Bengkulu Utara, yang menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910 / 1867/ SJ Tanggal 17 Apri; 2017.

Dalam hal ini, seluruh OPD dilingkungan Pemkab BU diminta agar memperhatikan, membuka rekening tabungan seluruh pegawai, yang ada dilingkungan Pemkab BU. Kemudian, pembelian bahan bakar minnyak dilakukan secara non tunai, dengan menggunakan voucher atau sejenisnya. Selanjutnya, pembayaran belanja langsung kepada pihak ketiga, wajib melalui pemindahan pembukuan dari rekening kas daerah ke rekening pihak ketiga.

Lanjut, Penerimaan pendapatan Asli Daerah, Bapenda tidak diperkenankan menerima uang pembayaran secara tunai, yang seyogyanya hanya menerima bukti setor yang sudah divalidasi oleh pihak Bank. Terakhir, setoran PBB bendahara penerima hanya menerima rekapan dara dari Bank atas besaran setoran PBB tersebut.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment