Program Pengentasan Kemiskinan Lintas Sektor Pemkab Bengkulu Utara Belum Jalan

Presiden Arahkan Hasil Petani Karet Untuk Aspal, Dapatkah Bupati BU Menjalankan?

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait pengajuan dari pihak Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, atas perubahan rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2016. Anggota DPRD Bengkulu Utara Dedy Syafroni, mengkritik capaian kinerja Bupati atas program pengentasan kemiskinan lintas sektor di Kabupaten Bengkulu Utara.

“Kami akan buka maslaah ini pada hearing tentang perubahan Raperda RPJMD ini, karena target yang dibuat oleh Bupati BU Ir. Mi’an sewaktu awal menjabat, hingga saat ini belum juga terealisasi. Dimana, program lintas sektor yang semestinya ditangani oleh beberapa SKPD untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara, dinilai belum jalan. Lalu untuk apa, perubahan ini, jika target bupati sendiri tidak bisa dipenuhi,” ujar Dedi kepada awak media.

Dedi pun menghimbau kepada bupati, agar mengikuti program yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo, dimana, Presiden memiliki program untuk mengentaskan kemiskinan yang baru diintruksikan yang akan melibatkan beberapa jajaran menteri, untuk memperbaiki harga karet alam guna mensejahterakan petani karet.

“Ini kesempatan bupati, agar dapat mengikuti program lintas sektor milik presiden. Kami harap, ini dapat dijalankan, jangan hanya membual omongan, dengan hanya membuat infrastruktur yang terkesan hanya terfokus di Dapil 4. Sementara di Dapil Satu saja, masih banyak infrastruktur masyarakat yang belum tersentuh pembangunan. Contoh, jalan lingkungan dalam kota, khususnya di desa Rama Agung. Coba Bbupati turun kesana, lihat kondisinya,” imbuh Dedy, yang akan membuka solusi untuk masyarakat Bengkulu Utarab ini, pada hearing terkait perubahan Raperda RPJMD mendatang.

Siaran Pers, Kementerian Perekonomian

Sekedar untuk diketahui, berdasarkan siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dengan nomor. HM.4.6/26/SET.M.EKON.2.3/03/2019. Presiden RI Joko Widodo, telah menugaskan jajaran menteri-menterinya untuk memperbaiki harga karet alam guna mensejahterakan petani karet.

Langkah strategis pertama adalah, melalui jalur diplomasi Indonesia, Malaysia, dan Thailand di forum ITRC. Tiga kebijakan yang disepakati yaitu mengatur jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan karet alam.

Menindaklanjuti hasil diplomasi ITRC tersebut, Presiden RI memerintahkan Menteri PUPR agar penggunaan karet untuk aspal mulai dilaksanakan di seluruh tanah air, setelah sebelumnya berhasil dilakukan di 3 provinsi yaitu Sumsel, Riau, dan Jambi. Menko Perekonomian pun, diminta menyelesaikan urusan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pemanfaatan Aspal Karet untuk Pembangunan Jalan di Daerah.

Nanti Menteri Dalam Negeri yang akan membuat surat edaran. Kalau itu sudah selesai, berarti penggunaan karet untuk aspal wajib di seluruh daerah. Kemudian, arahan untuk Menteri Perindustrian adalah hilirisasi industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah.

Terakhir untuk Menteri BUMN, Presiden memerintahkan agar BUMN membeli karet-karet rakyat. Tentu dengan harga yang baik sehingga petani dapat keuntungan dari pembelian BUMN tersebut. Pemerintah pun menyadari bahwa hal ini bukan sekedar persoalan dalam negeri. Tekanan ekonomi global yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia turun, juga membuat permintaan turun sehingga secara otomatis harga juga bergerak ke bawah. Jadi sebetulnya masalah utama kita adalah karena ekonomi dunia belum normal dan pasar dunia belum dalam posisi yang baik.

Laporan : Redaksi

Related posts

One Thought to “Program Pengentasan Kemiskinan Lintas Sektor Pemkab Bengkulu Utara Belum Jalan”

  1. […] Baca : Program Pengentasan Kemiskinan Lintas Sektor Pemkab Bengkulu Utara Belum Jalan […]

Leave a Comment