Program Pengentasan Kemiskinan Lintas Sektor Pemkab Bengkulu Utara Belum Jalan

Program Pengentasan Kemiskinan

Presiden Arahkan Hasil Petani Karet Untuk Aspal, Dapatkah Bupati BU Menjalankan? RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait pengajuan dari pihak Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, atas perubahan rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2016. Anggota DPRD Bengkulu Utara Dedy Syafroni, mengkritik capaian kinerja Bupati atas program pengentasan kemiskinan lintas sektor di Kabupaten Bengkulu Utara. “Kami akan buka maslaah ini pada hearing tentang perubahan Raperda RPJMD ini, karena target yang dibuat oleh Bupati BU Ir. Mi’an sewaktu awal menjabat, hingga saat ini belum juga terealisasi. Dimana,…

Read More

Jalinbar Resahkan Masyarakat Bengkulu Utara, Mi’an Ngadu Ke Presiden

Bupati bengkulu utara Mi'an bersama presiden joko widodo

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait beberapa kali kejadian putusnya Jalan Lintas Barat (Jalinbar) akibat abrasi yang diketahui merupakan jalan nasional, Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an nekat ngadu ke Presiden RI Joko Widodo, dengan harapan dapat menjadi perhatian untuk wilayah Bengkulu Utara. Hal ini diakui oleh Mi’an, dengan adanya keadaan nyaris putusnya jalan di desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, yang disampaikannya kepada Presiden saat makan siang di Istana Negara bersama pengurus Apkasi. “Ruas jalan nasional di Ketahun-Batiknau diterjang abrasi, kita minta Kementerian PU segera menanganinya,” ujar Mian. Pada kesempatan…

Read More

Info Menarik, Presiden Jokowi Pastikan Masyarakat Yang Berani Melapor Korupsi Di Ganjar Rp. 200 Juta

Presiden Joko Widodo

RubriKNews.com, JAKARTA – Informasi menarik bagi masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu, Presiden Joko Widodo telah menyetujui akan memberikan imbalan sebesar Rp. 200 Juta kepada masyarakat, yang berani menjadi pelapor terkait indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi disekitarnya. Hal ini sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Didalam PP 43/2018 tersebut, menyebutkan bahwa pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum, mengenai dugaan korupsi akan…

Read More