Kepsek SMPN 1 Arga Makmur, Bantah Paksa Komite

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait pengadaan seragam di SMPN 1 Arga Makmur, yang disinyalir bermasalah. Kepala SMPN 1 Arga Makmur, membantah seluruh tudingan dari pihak komite, yang menyatakan pengadaan seragam ini, ditangani komite atas paksaan dari pihak sekolah. Hal ini ditegaskan, oleh Drs. Tiswarni, M.Pd kepada awak media, disambangi di ruang kerjanya.

Baca : Diduga Salahi Permendikbud, Wakil Ketua Komite SMPN 1 Arga Makmur Ngaku Tidak Tahu

“Tidak pernah kami memaksa pihak komite, untuk menangani pengadaan seragam sekolah. Hal itu dilakukan, semata-mata atas persetujuan wali murid,” ujar Kepala Sekolah SMPN 1 Arga Makmur ini.

Ia pun mengakui, bahwa sewaktu pengadaan seragam tahun 2017 silam, itu waktunya sangat mendesak. Mengingat, penerimaan siswa baru (PSB), telah selesai dilakukan. Dengan alasan, agar siswa dan siswi terlihat rapi dan seragam seluruhnya. Maka, pihak sekolah meminta kepada wali murid, agar segera membuat seragam, yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.

“Kami hanya memberikan, materi bentuk seragam. Untuk pengadaannya, itu kami selaku pihak sekolah, menyadari secara hukum tidak diperbolehkan menangani pengadaan tersebut. Makanya, kami meminta agar wali murid, memutuskan sendiri dan mencari penjahit sendiri, untuk pengadaan tersebut,” bebernya.

Alhasil, ketika rapat pihaknya pun ikut diundang dalam rapat. Dimana, berita acaranya pun ada. Diputuskanlah, bahwa pengadaan tersebut ditangani oleh komite, yang diketuai oleh ketua panitianya Syaiful Amri. Mengingat, Kisro Zanito yang merupakan penjabat Ketua Komite, enggan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Sehingga, kegiatan pengadaan itu diambil alih oleh Syaiful Amri, selaku Wakil Ketua Komite.

“Menurut kami, setelah di tela’ah dalam aturan. Bahwa, komite saat itu tidak masalah dalam menangani pengadaan seragam, karena komite mewakili wali murid, yang merupakan wadah mereka,” jelasnya.

Salah Menyalahkan Pihak Sekolah

Sejauh ini, jika pihak sekolah dipersalahkan atas pengadaan seragam tersebut, itu dinilainya salah besar. Karena, semua urusan pengadaan seragam, mulai dari teknis hingga pembayaran, itu ditangani oleh Komite. Pihaknya, hanya menerima seragam yang sudah jadi, dan membagikannya kepada siswa, yang telah selesai melakukan pembayaran secara penuh, yakni berjumlah Rp. 780 Ribu.

“Memang ketika membagikan seragam, kami mendapatkan intruksi dari pihak Komite. Agar, pembagian seragam batik itu ditahan, untuk wali murid yang belum melunasi pembayaran. Namun demikian, kami tidak serta merta menahan, dan tetap membagikan seragam, dengan harapan wali murid mengerti akan kewajibannya, atas apa yang sudah diberikan,” terangnya.

Sejauh ini, pihaknya berharap masalah ini tidak berakar lebih jauh. Karena, untuk siswa yang sebelumnya belum menerima seragam, telah diberikan. Dan rencananya, jika tidak ada alasan, pihaknya akan mengundang pihak Komite sebelum ini, untuk berkumpul duduk bersama. Agar tidak ada kesalah fahaman lagi. Mengingat sambung Tiswarni, ucapan itu setajam pisau, jika dibiarkan akan melukai.

“Kami akan kumpulkan eks komite atas seragam tahun 2017, kami harap masalah ini selesai tanpa ada permasalahan lagi,” tutupnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment