Bupati Bengkulu Utara Disomasi, 13 eks ASN PTDH

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait kemelut pemecatan, terhadap 13 ASN dilingkungan Pemkab Bengkulu Utara, oleh Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, dan Sekda Bengkulu Utara Dr. Haryadi, S.Pd, MM, M.Si, selaku ketua Baperjakat Bengkulu Utara. Bupati Bengkulu Utara, Disomasi oleh 13 ASN, yang dinilai telah menyalahi aturan Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Diketahui, ke 13 ASN tersebut, meminta agar Bupati mencabut kembali, dan menunda PTDH yang telah di laksanakannya.

Baca : Ketua Korpri Bengkulu Utara, Disebut Hanya Membual

Sementara, somasi ini di layangkan mengacu pada regulasi aturan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana, didalam pasal 75 dan 77, merupakan upaya 13 eks ASN Bengkulu Utara, yang telah di PTDH oleh Bupati Bengkulu Utara. Yang menyebutkan, pada ayat I, upaya administrasi dilakukan dengan melayangkan surat keberatan. Bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan, terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dapat mengajukan Upaya Administratif, kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat, yang menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan.

Selanjutnya, pada ayat 2 menyebutkan. Upaya Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas keberatan dan banding. Disambung pada pasal 77, ayat (I) menyebutkan. Keputusan dapat diajukan keberatan, dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya, Keputusan tersebut, oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Lalu pada ayat II, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang menetapkan Keputusan. Selanjutnya, pada ayat III dan IV menyebutkan. Dalam hal keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib, menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja.

Terakhir, pada ayat 5 hingga 7 menyebutkan. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tidak menyelesaikan keberatan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan, sesuai dengan permohonan keberatan, oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan, paling lama 5 hari kerja, setelah berakhirnya tenggang waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Somasi Sudah Dilayangkan

Sementara pengakuan dari ke 13 ASN, sudah melayangkan surat keberatan, yang dikirim sejak tanggal 6 Januari 2019 silam. Namun hingga saat ini, belum juga mendapatkan tanggapan, dari pihak Pemkab Bengkulu Utara. Maka itu, surat Somasi telah dilayangkan pada tanggal 24 kemarin, dan juga hingga saat ini, belum juga ada tanggapan dari pihak Pemkab Bengkulu Utara. Hal ini diakui, oleh Kaisar Robinson Cs, yang masih menunggu tanggapan dari pihak Pemkab Bengkulu Utara, atas surat keberatan dan somasi yang dilayangkannya, bersama 12 rekannya eks ASN yang telah di PTDH.

“Hingga saat ini, surat kami belum juga mendapatkan tanggapan, dari pihak Pemkab Bengkulu Utara, terkhusus Bupati Bengkulu Utara, maupun dari Baperjakatnya Sekda Bengkulu Utara,” singkat Kaisar.

Tarzon : Bupati Fikirkan Hajat Kami

Disisi lain, Tarzon yang merupakan salah satu ASN, yang mengalami PTDH dari Bupati BU, juga membeberkan. Apabila, somasinya tidak kunjung ditanggapi, pihaknya akan membawa ini ke ranah yang lebih tinggi, menimbang Bupati Bengkulu Utara dan Sekda Bengkulu Utara, tidak mengindahkan aturan regulasi, yang berlaku di Indonesia Raya ini.

“Kami masih menunggu, jika tidak juga kunjung tanggapi. Kemungkinan besar, akan kita bawa ini ke ranah yang lebih tinggi. Karena menurutnya, keputusan yang diambil, oleh pihak Pemkab Bengkulu Utara, jelas telah merugikan kami dan kawan-kawan, terlebih ini menyangkut hajat hidup. Maka itu, kami berharap ini ada solusi, atas kemelut yang kami hadapi saat ini,” imbuhnya.

Baca juga :

Korban PTDH ASN, Tanggapi Jawaban Pemkab Bengkulu Utara

Bupati Bengkulu Utara Jawab Sentilan Eks Bupati Soal PTDH ASN

Polemik PTDH ASN Eks Napi, Eks Bupati Bengkulu Utara, Salahkan Pemkab Yang Terburu Buru

Ngaku Di Zalimi, PTDH Dari Status ASN, Kaisar Robinson Layangkan Surat Terbuka

Laporan : redaksi

Related posts

Leave a Comment