Bupati Bengkulu Utara Jawab Sentilan Eks Bupati Soal PTDH ASN

Tegaskan PTDH ASN Bukan Karena Nafsu, Substansi SKB Dan SK BKN Berbeda

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait sentilan eks Bupati Bengkulu Utara Dr. Ir. HM. Imron Rosadi, MM, M.Si terhadap Pemkab Bengkulu Utara yang terkesan terburu-buru, mengambil keputusan melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sejumlah ASN eks Napi. Mendapatkan respon dari pihak Pemkab Bengkulu Utara, seperti yang disampaikan oleh Bupati BU Ir. Mi’an melalui Dodi Hardinata selaku ASN, yang baru diamanahkan menduduki jabatan Plt Kepala Dinas Kominfo Bengkulu Utara.

Baca : Polemik PTDH ASN Eks Napi, Eks Bupati Bengkulu Utara, Salahkan Pemkab Yang Terburu Buru

Dalam hal ini, Dodi yang dikonfirmasi awak media, membantah telah melakukan Press Release pada hari Jum’at (18/1) menanggapi hal tersebut. Dimana, ada pihak yang menyebutkan bahwa Dodi telah melaksanakan Press Release. Penjelasannya soal PTDH ASN eks Napi yang baru-baru ini terjadi, hanya melalui konfirmasi. Yang mana, PTDH ASN Eks Napi tersebut bukanlah keputusan yang terburu-buru. Melainkan, keputusan mutlak yang harus diikuti oleh seluruh Pemeritah Kabupaten se Indonesia.

Pasalnya, antara Surat BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 22 November 2012 Perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman Pidana. Dengan, SKB 2 Menteri dan 1 Lembaga berbeda substansi. Itu merupakan, dua substansi yang berbeda dalam memaknainya.

“Coba di fahami kedua surat tersebut, yang jelas memiliki perbedaan substansi dalam memaknainya,” ujarnya.

Dua Surat Memiliki Substansi Berbeda

Dijelaskan Dodi, SKB 2 Menteri dan 1 Lembaga Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018, yang memuat perihal penegakan hukum terhadap ASN yang telah dijatuhi hukuman, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Substansinya jelas disini disebutkan, bahwa SKB pada intinya adalah Penegakan Hukum, yang tidak bisa ditunda.

” Berbeda dengan Surat BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 22 November 2012. Perihal, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman Pidana, tidak memiliki ruang lingkup dan batas penyelesaian pelaksanaan. Ini jelas, tidak adanya ketegasan bagi Kepala Daerah untuk menegakkan hukum, sehingga dapat ditunda,” bebernya.

Ia pun menambahkan, kebijakan dan keputusan ini memang diambil oleh Bupati Bengkulu Utara yang sebenarnya terkesan terpaksa. Mengingat, Bupati juga manusia, yang memiliki hati nurani. Namun hal tersebut tidak dapat terelakkan, lantaran seluruh Indonesia telah menjalankan SKB ini. Dimana, SKB ini merupakan kewajiban mutlak yang harus diambil seorang kepala daerah, dengan limit waktu jelas yakni selambat-lambatnya pada Desember 2018 silam.

Baca juga :

Ngaku Di Zalimi, PTDH Dari Status ASN, Kaisar Robinson Layangkan Surat Terbuka

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment