Korban PTDH ASN, Tanggapi Jawaban Pemkab Bengkulu Utara

Bupati Jangan Asal Ambil Keputusan, Tanpa Mentela’ah

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Tampaknya, polemik terkait keputusan Pemkab Bengkulu Utara, yang melakukan PTDH ASN Eks Napi, yang terkesan terburu-buru, semakin panas. Pasalnya, Kaisar Robinson yang merupakan salah satu korban PTDH, dari statusnya sebagai ASN pun. Langsung angkat bicara, pasca adanya jawaban pihak Pemkab Bengkulu Utara, Jum’at (18/1).

Baca :

Bupati Bengkulu Utara Jawab Sentilan Eks Bupati Soal PTDH ASN

Polemik PTDH ASN Eks Napi, Eks Bupati Bengkulu Utara, Salahkan Pemkab Yang Terburu Buru

Dikatakan Kaisar, menanggapi jawaban dari pihak Pemkab Bengkulu Utara ini. Dimana, ia tidak menyesalkan keputusan ini, meskipun baginya jelas memiliki kejanggalan. Lantaran, kaedah hukum dalam keputusan SKB ini, dinilai sudah kadaluarsa. Ia pun, tidak menyalahkan Bupati Bengkulu Utara mengambil keputusan ini.

” Apa yang di sampaikan, oleh pihak Pemkab Bengkulu Utara. Bahwa, semua Pemda telah melaksanakan PTDH itu, tidak benar. Faktanya, baru 20% Pemerintah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, yang melakukan PTDH tersebut. Faktanya lagi, ini ada didekat kita. Bahwa, Kementerian pun ada yang belum, melaksanakan PTDH tersebut,” ujarnya.

Sambungnya, menjadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa, Undang-undang yang sudah di cabut, dan tidak berlaku lagi, dapat menjadi dasar PTDH ASN. Inikah, yang disebut menegakkan aturan. Tetapi, pelaksanaannya melanggar aturan. Lalu, ilmu hukum mana, yang membolehkan Undang-undang, di berlakukan surut. Dan juga, ilmu hukum mana. Bahwa, SKB bisa mengatur Undang-undang.

“Dalam SKB tersebut, tidak ada perintah melakukan PTDH berlaku surut. Berarti, Pemkab Bengkulu Utara saja, yang tidak bisa menjabarkan, atau metela’ah SKB tersebut. Toh, ternyata hingga saat ini, Menteri dan Badan di pusat saja, masih diam atas SKB ini. Dimana, salah satu saksi ahli Judisial Review, di Mahkamah Konstitusi adalah Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri, yang juga ketua DPN Korpri pusat, tempat kami mengadu. Masih, memperjuangkan masalah ini,” tandasnya.

Aturan PTDH ASN Tidak Berlaku Surut

Lebih jauh Kaisar memaparkan, melakukan PTDH ASN itu. Semestinya, Pemkab Bengkulu Utara harus mengkaji terlebih dahulu. Terlebih lagi, ini hanya berdasarkan SKB. Ia pun berpandangan, bahwa Undang-undang tidak berlaku surut, sehingga UU No. 5 Tahun 2014 tidak dapat digunakan, untuk menghukum ASN, yang melakukan perbuatan korupsi sebelum Januari 2014.

“Jika menggunakan UU No 8 Tahun 1974 dan PP 32 Tahun 1979, itu sudah kadaluarsa dan tidak dapat digunakan lagi karena sudah dicabut,” bebernya.

Ia pun memaparkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tidak ada ketentuan peralihan, yang mengatur penjatuhan sanksi bagi ASN, yang melakukan perbuatan pidana, sebelum PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan. Seharusnya, seperti ketentuan peralihan dalam UU KUHP, yang memuat ketentuan peralihan atas perbuatan pidana, yang terjadi sebelum UU KUHP ditetapkan.

“Dari kondisi ini, maka sejak PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan, dengan sendirinya PP Nomor 32 Tahun 1979, tidak dapat digunakan lagi. Karena, sudah dicabut. Lalu, bagaimana nasib ASN yang melakulan pidana, sebelum PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan?. Semestinya, kami tidak dapat diberhentikan, karena PPK tidak dapat menggunakan PP Nomor 11 Tahun 2017, dan tidak juga PP Nomor 32 Tahun 197979. Lantaran, PP Nomor 32 Tahun 1979, sudah tidak berlaku lagi, dan dipertegas lagi tidak diatur di ketentuan peralihan PP No 11 Tahun 2017,” pungkasnya.

Pesan Kaisar

Ia pun berpesan, kepada para petinggi Pemkab Bengkulu Utara, agar dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai, setiap keputusan yang diambil, hanya karena adanya unsur sentimen dan kepentingan politik.

“Saya katakan, penzoliman itu terjadi, adalah disaat menegakan aturan, dengan melanggar aturan. Ketika, hal itu dilakukan, siapa yang berani bilang itu bukan zalim, masih ada waktu untuk membatalkan hal tersebut. Sebelum, proses hukum dan politik kami ajukan, dan saya berpesan kepada aparatur dibawah Bupati, jangan jebak Bupati dengan cara melanggar aturan,” pesannya.

Baca juga : Ngaku Di Zalimi, PTDH Dari Status ASN, Kaisar Robinson Layangkan Surat Terbuka

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment