Menarik, Terungkap Dana Bumdes Desa Tanjung Raman Dibelikan Lahan Oleh Kades

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara, terhadap indikasi penyelewengan penggunaan dana desa untuk BUmdes desa Tanjung Raman Arga Makmur, terungkap jika alokasi dana penyertaan modal dari Dana Desa Tanjung Raman, tidak disalurkan kepada pengurus Bumdes desa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Eka Hendriyadi selaku Inspektur Inspektorat Bengkulu Utara.\

“Iya, hasil temuan kita dana penyertaan modal untuk Bumdes dari desa Tanjung Raman, tidak disalurkan kepada pengurus Bumdes yang sudah dibentuk. Alhasil, ini menjadi temuan dan Kades selaku penanggung jawab anggaran Dana Desa wajib melakukan pengembalian,” ujar Eka.

Eka pun membeberkan, untuk pengembalian sendiri tidak sepenuhnya sesuai dengan dana penyertaan modal yang telah terealisasi dari dana desa yakni Rp. 155 juta. Dimana, penyalurannya berdasarkan data realisasi anggaran dana desa, penyaluran sejak tahun 2017 sebesar Rp. 100 Juta dan Tahun 2018 sebesar Rp 55 Juta. Pasalnya, dana untuk penyertaan modal Bumdes ini, telah dibelikan lahan untuk pembangunan kolam renang oleh Kades. Makanya, pihaknya hanya menghitung kerugian negara yang ditimbulkan, untuk dilakukan pengembalian.

“Realisasi dana Bumdes yang tidak disalurkan itu, dibelikan oleh kades untuk pengedaan lahan bakal kolam renang di desa Tanjung Raman. Karena kolam renang ini juga nantinya digunakan untuk Bumdes, makanya pihaknya mengurangi perhitungan kerugian negara dari penyertaan modal yang tidak sepenuhnya, yang dikurangi dengan pengadaan lahan,” bebernya.

Eka pun menjelaskan, kendati dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai aturan tidak diperbolehkan melakukan pengadaan ataupun ganti rugi lahan, pihaknya belum mentela’ah sejauh itu. Karena, pihaknya hanya melakukan audit yang bakal menimbulkan kerugian negara. Jikapun nahti, apa yang dilakukan desa mneyalahi aturan yang lain, itu akan dilakukan pemeriksaan lanjutannya. Yang pasti, untuk saat ini pihaknya hanya mengaudit kerugian negara yang ditimbulkan oleh desa Tanjung raman yang tidak menyalurkan dana penyertaan modal ke Bumdes desa Tanjung Raman.

“Soal larangan yang sudah diatur dalam pengelolaan dana desa, yang mana dana desa tidak diperbolehkan untuk ganti rugi ataupun pembebasan lahan, itu sudah lain permasalahan. Saat ini, kami fokus dana Bumdes yang tidak disalurkan itu harus di kembalikan. Dan saat ini, tidak sepenuhnya karena dananya digunakan untuk pembebasan lahan,” jelas Eka.

Eka pun lebih jauh menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan lebih ajuh. Kades, diberikan wkatu selama 60 hari, untuk melakukan pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan audit. Jika lebih dari 60 hari, dipastikan proses hukum akan berlanjut. Sementara itu, pihaknya hanya memberikan laporan hasil audit kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yakbni Kejari BU,yang telah melakukan pengusutan dugaan korupsi Bumdes desa Tanjung Raman ini.

“Yang jelas, kita mengejar pengembalian dulu. Mengenai proses hukumnya akan lanjut atau tidak, itu silahkan ditanya ke penegak hukum yang terkait. Sekedar saya ingatkan, AD-ART Bumdes desa Tanjung Raman, yakni Pengembangbiakan Sapi, Simpan Pinjam dan Kolam Renang. Namun, kita menemukan pengembangbiakan sapinya tidak ada, dan dana itu sendiri tidak dikelola oleh pengurus Bumdes,” demikian Eka.

Menanggapi hal ini, Pihak DPMD Bengkulu Utara selaku pembina dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa hingga Bumdes, ketika dikonfirmais awak media hanya dapat menjawab no comment, karena kasus Bumdes desa Tanjung Raman diberitahukan telah di lakukan audit oleh pihak Inspektorat BU dan tengah diusut oleh APH Kejari Bengkulu Utara.

“No Commentlah soal itu, karena sudah ranahnya Inspektorat yang memprosesnya. Silahkan tanya kesana saja,” singkat Kepala DPMD BU Ir. Budi Sampurno melalui Kabid Pembangunan Pengembangan Ekonomi Desa Yos Sudarso.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment