Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara Siap Bawa Isu Jual Beli PPPK Ke Ranah Hukum

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Menjawab tepisan Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, yang menandaskan seleksi Guru PPPK ini murni, Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara Febri Yurdiman secara tegas, menimpalinya akan membawa temuannya, yakni adanya calo yang diduga melakukan jual beli kelulusan terhadap peserta seleksi CPNS guru PPPK di Bengkulu Utara ke ranah hukum. Hal ini pun dikatakan Febri, sesuai dengan arahan Ketua DPRD BU Sonti Bakara untuk berkoordinasi dengan APH, terlebih lagi adanya pernyataan dari oknum calo, yang meminta masalah ini di proses hukum.

“Kami meyakini bahwa pada seleksi penerimaan PPPK di Kabupaten Bengkulu Utara, diduga adanya terjadi kong-kalingkong yakni menawari peserta tes untuk lulus dengan imbalan sejumlah uang, yang dilakukan oleh oknum calo. Maka itu, menjawab pernyataan Bupati BU dan Ketua DPRD BU, ditambah lagi adanya pengakuan tantangan proses hukum dari oknum, kami akan segera membawa masalah ini ke Aparat Penegak Hukum,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, dengan telah mencuatnya dugaan tersebut belakangan ini, dirinya belum melihat ada itikad baik dari Pemerintah Daerah dalam mengklarifikasi hal tersebut, kepada pihak terkait. Padahal, dalam hearing dengan Dinas Pendidikan BU, telah didapati hasil bahwa Dispendik sudah memanggil oknum tersebut. Oknum tersebut telah mengakui perbuatannya, yakni menawari sejumlah peserta tes PPPK untuk lulus, dengan imbalan sejumlah uang.

“Meskipun pihak Dispendik BU dari hasil klarifikasinya kepada oknum tersebut, tawaran atau iming-iming kepada peserta PPPK itu hanya sebatas candaan. Kami akan tetap mengusut hal ini, karena ini juga sesuai dengan arahan pimpinan dewan. Maka itu, kami akan segera mempertimbangkan dan menjalankan untuk berkordinasi dengan pihak penegak hukum. Mengingat, hal ini sudah menjadi atensi wilayah dan nasional, serta menyebabkan kegaduhan yang ditimbulkan dari aksi oknum yang diduga calo tes tersebut,” bebernya.

Yang membuat ia semakin tertantang untuk membawa masalah ini ke ranah hukum, juga setelah adanya pernyataan pengakuan oknum tersebut kepada media, yang siap menghadapi jika masalah ini dibawa ke ranah hukum. Selain itu Febri juga menerangkan, pihaknya dalam menela’ah dan mencermati suatu masalah di dalam lembaga, tidak pernah lepas dari etik dan tatib yang berlaku. Dalam hal ini, mencari dan mengumpulkan bukti valid sebelum dihearingkan bersama SKPD terkait itu menjadi poin utama.

“Dispendik sudah melihat langsung bukti, yang sudah kami kumpulkan saat hearing. Untuk langkah selanjutnya, kami dari Komisi I DPRD BU masih menunggu investigasi dari pihak Dispendik, hingga batas waktu yang diberikan, yakni hingga Senin 4 Oktober 2021,” demikian Febri.

Sementara itu, berdasarkan pengakuan salah satu kakak kandung oknum kepada awak media, yang diwawancarai via ponsel. Kakak Oknum berinisial Ni ini, sejauh ini ia tidak begitu memahami masalah ini, ia cukup shock juga setelah mencuatnya masalah ini. Ia menandaskan, bahwa dirinya ketika mengkonfirmasi kepada adiknya, ternyata adiknya hanya bercanda melalui pesan singkat bersama temannya, yang berjumlah tiga orang. Disinggung, seperti apa bukti yang dimiliki dewan adanya bukti kwitansi, ia pun menegaskan itu tidak ada. Ia pun siap berhadapan dengan hukum, karena memang ditegaskannya adiknya sama sekali tidak menerima uang apapun.

“Kami tegaskan, serupiah pun tidak ada adik saya menerima uang, dan kami siap membuktikan. Jika bukti itu kwitansi, mari kita buktikan. Namun sebelumnya, kita buktikan aja dulu. Kami siap berhadapan dengan hukum, karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan, tidak ada masalah uang. Sejauh ini, hanya ada chat an pesan singkat yang merupakan candaan adik saya bersama dengan temannya,” singkat Ni.

Baca juga :
Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an Tepis Isu Dugaan Jual Beli Seleksi CPNS PPPK

Cium Aroma Dugaan Jual Beli CPNS PPPK, Dewan Panggil Dispendik Bengkulu Utara

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment