Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an Tepis Isu Dugaan Jual Beli Seleksi CPNS PPPK

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait adanya isu jual beli seleksi penerimaan CPNS Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang diendus oleh Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, yang telah meminta klarifikasi kepada pihak Dispendik Bengkulu Utara. Dimana, disebut nilai perorangnya untuk lolos menjadi CPNS Guru PPPK senilai Rp. 70 hingga 100 Juta, yang dilakukan oleh oknum guru dengan meminta kepada peserta, direspon oleh Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an.

Kepada awak media, usai menghadiri Paripurna Kata Akhir Fraksi Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, Mi’an menegaskan. Bahwa, penerimaan CPNS Guru PPPK di Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan secara murni tanpa adanya dipengaruhi oleh apapun. Hal ini ditegaskannya, seleksi CPNS guru PPPK ini dilakukan menggunakan metode sistem Computer Assisted Test (CAT). Dengan sistem ini sambungnya, tidak ada yang bisa mempengaruhi kemurnian seleksi ini.

“Segenap elemen masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara, perlu saya tegaskan. Bahwa, penerimaan CPNS guru PPPK semua dilakukan menggunakan sistem CAT. Dengan sistem ini, tidak ada yang bisa mempengaruhi kemurniannya,” ujar Mi’an.

Mi’an pun mengajak masyarakat, agar tidak mudah terpengaruh dan percaya kepada berita bohong, yang terutama adanya nama nama oknum pejabat yang dijual, agar bisa meloloskan seleksi ini. Ia pun sebagai Kepala Daerah, memastikan seleksi CPNS guru PPPK ini dilakukan dengan baik dan benar-benar dilaksanakan dengan murni secara akuntabilitas maupun secara ITnya.

“Untuk itu, jangan percaya pada berita bohong yang menjual nama oknum pejabat dan sebagainya. Seleksi CPNS guru PPPK ini dilaksanakan dengan baik, dan benar benar murni secara akuntabilitas maupun secara IT nya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara, SH juga merespon terkait isu adanya indikasi jual beli seleksi peserta CPNS guru PPPK ini. Dimana dikatakannya, pihaknya terkejut dengan temuan dari pihak Komisi I DPRD Bengkulu Utara. Terlebih, ia juga sangat menyayangkan pihak Komisi I DPRD BU juga langsung berbicara kepada awak media, sehingga apa yang menjadi konsumsi untuk di tela’ah terlebih dahulu ini, menjadi konsumsi publik.

“Kita belum tau kebenarannya dek, sejauh ini kami unsur pimpinan belum tau adanya temuan pihak Komisi I DPRD BU ini. Namun demikian, jika memang temuan ini dilengkapi dengan bukti yang jelas, kami akan meminta pihak komisi I DPRD BU segera berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti temuannya tersebut. Karena, seleksi CPNS guru PPPK ini diharapkannya, tidak ternoda dengan praktik yang tidak dibenarkan tersebut,” singkat Sonti.

Baca juga :
Cium Aroma Dugaan Jual Beli CPNS PPPK, Dewan Panggil Dispendik Bengkulu Utara

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment