Cium Aroma Dugaan Jual Beli CPNS PPPK, Dewan Panggil Dispendik Bengkulu Utara

Beredar Isu Tarif PNS PPPK Rp. 70 Hingga 100 Juta

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) P3K di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Bengkulu Utara, menyeruak bau busuk. Bagaimana tidak, Komisi 1 DPRD Bengkulu Utara cium aroma adanya tarif untuk penerimaan CPNS PPPK mencapai Rp. 70 hingga 100 Juta. Kendati informasi tidak sedap ini sempat dibantah oleh pihak Dispendik BU, namun pihak legislatif tidak tinggal diam dan membawa informasi ini ke dalam pembahasan hearing, yang dilaksanakan pada hari Senin (27/9) oleh Komisi I DPRD BU.

Data terhimpun awak media, sekilas terdengar dalam pembahasan hearing oleh komisi 1 DPRD BU, aksi tidak terpuji ini diduga dilakukan oleh oknum guru SMP. Dimana, pihak lembaga legislatif telah mengantongi beberapa bukti data komunikasi via pesan singkat dan bukti kwitansi, yang menjadi korban oknum guru tersebut. Selain itu, pihak legislatif juga mengantongi pengakuan dari beberapa saksi yang ditawarkan hal tersebut. Dalam aksi dugaan gratifikasi atau biasa disebut suap ini, mematok tarif setiap peserta yang ingin dinyatakan lulus dipatok sebesar dikisaran Rp. 70 hingga 100 juta. Sontak saja begitu menerima informasi tidak terpuji ini, langsung direspon oleh pihak lembaga legislatif. Alhasil, pihak Dispendik ketika dipertanyakan hal tersebut, mengelak dan baru mengetahui informasi ini.

“Iya, kami baru menerima informasi. Makanya kami memanfaatkan momen hearing bersama pihak Dispendik ini, mempertanyakan kebenaran informasi ini. Hasilnya, pihak Dispendik mengaku akan melakukan pengecekan,” ujar Ketua Komisi 1 DPRD BU Febri Yurdiman.

Lebih jauh Febri menjelaskan, sejauh ini pihak Dispendik BU telah mengambil klarifikasi terhadap oknum guru yang berjenis kelamin perempuan itu. Jika berdasarkan pengakuan guru kepada pihak Dispendik yang diceritakan kepadanya, oknum guru mengakui perbuatannya, namun dibatas candaan.

“Kalau dari penyampaian Dispendik, oknum guru tersebut mengakui perbuatannya, tapi hanya bercanda katanya,” jelas Febri.

Menanggapi hal ini, ia pun mengambil sikap tegas dan memberikan waktu selama 1 minggu kepada pihak Dispendik Bengkulu Utara, untuk kebenaran informasi ini. Hal ini dilakukannya, untuk menindaklanjuti masalah ini jika aksi dugaan suap untuk penerimaan peserta CPNS ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH), untuk mengusut tuntas masalah ini.

“Kami sangat atensi masalah ini, kami tidak mau penerimaan CPNS PPPK ini tercoreng. Yang semestinya, digadang-gadang dapat membantu lapangan pekerjaan untuk masyarakat BU, terlebih yang berpotensi untuk memberikan kesempatan kepada para guru honor, yang nasibnya tidak jelas. Jika hal ini masih terus berlanjut, dan kami melihat ada potensi keterlibatan oknum pejabat dalam penerimaan CPNS P3K ini. Kami pastikan, akan membawa masalah ini ke ranah hukum, agar dapat diusut tuntas. Perlu diketahui, kami selain mengantongi bukti pengakuan serta bukti penyetoran uang, juga ada nama nama oknum pejabat di lingkungan Pemkab BU ini, yang sudah kami kantongi yang terindikasi terlibat loh. Jadi, minggu depan kami minta laporannya dari Dispendik,” tegas Febri.

Sementara itu, menanggapi hal ini, Kepala Dispendik BU Dr. Agus Haryanto, SE, MM yang ditemui usai hearing bersama pihak Komisi 1 DPRD BU, tidak membantah adanya informasi tidak sedap ini. Diakui agus, pihaknya baru menerima informasi ini dari pihak dewan, dan hal ini dinilainya tidak benar. Meski demikian, pihaknya akan melakukan pengecekan kebenaran informasi ini.

” Kami akan lakukan pengecekan, jika apa yang ditemukan ini benar, akan kami rekomendasikan ke APH,” singkat Agus berlalu pergi.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment