Cium Aroma Dugaan Jual Beli CPNS PPPK, Dewan Panggil Dispendik Bengkulu Utara

Komisi-1-DPRD-BU-hearing-bersama-pihak-Dispendik-Bengkulu-Utara

Beredar Isu Tarif PNS PPPK Rp. 70 Hingga 100 Juta RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) P3K di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Bengkulu Utara, menyeruak bau busuk. Bagaimana tidak, Komisi 1 DPRD Bengkulu Utara cium aroma adanya tarif untuk penerimaan CPNS PPPK mencapai Rp. 70 hingga 100 Juta. Kendati informasi tidak sedap ini sempat dibantah oleh pihak Dispendik BU, namun pihak legislatif tidak tinggal diam dan membawa informasi ini ke dalam pembahasan hearing, yang dilaksanakan pada hari Senin (27/9) oleh Komisi I DPRD BU. Data…

Read More

648 Hektar Lahan PT SIL Legalitasnya Dipertanyakan, Dewan Panggil Managemen PT SIL

PT SIL

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Konflik lahan PT Sandabi Indah Lestari (SIL) masih bermasalah. Bagaimana tidak, kejelasan lahan seluas 648 Hektar yang berada di wilayah register 71 belum ada kejelasan. Membuat pihak dewan dalam hal ini komisi II DPRD BU, akan kembali mengagendakan pemanggilan pihak managemen PT SIL, guna menindaklanjuti pengaduan para petani. Sama sama diketahui, konflik ini juga akan melibatkan pihak kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Pasalnya, wilayah register 71, jika di lirik dari peta tata ruang Bengkulu Utara sebelumnya. Diduga wilayah register 71 ini, masuk dalam wilayah Hutan Lindung…

Read More

Gara-gara LHP BPK, Pengesahan Raperda Pelaksanaan APBD 2019 Ditunda, Kredibilitas Dewan Dipertaruhkan

LHP BPK

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Selasa (14/7), ruang sidang paripurna DPRD Bengkulu Utara mendadak panas. Pasalnya, hearing terkait pembahasan Raperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, tidak menemukan kata sepakat untuk digelarnya paripurna kata akhir fraksi yang diagendakan Rabu (15/7). Diketahui, permasalahannya lantaran pihak anggota DPRD BU belum juga menerima salinan LHP BPK, yang disebut menjadi dasar pembahasan. Pitra Martin, anggota DPRD BU yang sudah tiga periode ini, menyebutkan pihaknya sengaja tegas dalam hal permintaan soal salinan LHP BPK, guna menyingkronkan data yang ada di APBD, serta realisasi yang telah dilaksanakan tahun…

Read More