Gara-gara LHP BPK, Pengesahan Raperda Pelaksanaan APBD 2019 Ditunda, Kredibilitas Dewan Dipertaruhkan

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Selasa (14/7), ruang sidang paripurna DPRD Bengkulu Utara mendadak panas. Pasalnya, hearing terkait pembahasan Raperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, tidak menemukan kata sepakat untuk digelarnya paripurna kata akhir fraksi yang diagendakan Rabu (15/7). Diketahui, permasalahannya lantaran pihak anggota DPRD BU belum juga menerima salinan LHP BPK, yang disebut menjadi dasar pembahasan.

Pitra Martin, anggota DPRD BU yang sudah tiga periode ini, menyebutkan pihaknya sengaja tegas dalam hal permintaan soal salinan LHP BPK, guna menyingkronkan data yang ada di APBD, serta realisasi yang telah dilaksanakan tahun 2019 kemarin. Menurutnya, permintaan ini logis karena sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 23, menyebutkan setiap anggota DPRD BU berhak menerima salinan LHP BPK. Mengingat saat ini, pihaknya serta rekan lain anggota belum juga menerima salinan itu, ia pun menyarankan agar pembahasan raperda ini ditunda, dan penundaan agenda kata akhir fraksi untuk Raperda Laporan Pelaksanaan APBD 2019.

“Kami tidak masalah jika pembahasan ini tetap ngotot dilanjutkan, tanpa memenuhi permintaan kami untuk salinan LHP BPK. Namun, menurut kami sangat lucu sekali, agenda pembahasan ini tanpa dasar yang jelas, lalu jika diteruskan ke Kata Akhir Fraksi. Jelas dalam hal ini, Kredibilitas dan integritas legislatif syarat dipertanyakan?. Dan jangan salahkan kami, jika hal ini akan menjadi blunder diluar, apalagi dalam rapat ini dihadiri oleh rekan-rekan pers,” singkat Pitra, yang disetujui oleh 7 suara yang diminta dari 11 suara.

Menanggapi hal ini, pimpinan sidang pun akhirnya mengikuti usulan dari 7 suara anggota dewan yang hadir dalam pembahasan tersebut. Mengingat katanya, ini merupakan negara demokrasi, dan keputusan rapat pun diambil secraa demokrasi, sehingganya dengan berat hati smeua agenda untuk raperda Laporan Pelaksanaan APBD Tahun 2019 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

“Sistem negara kita menganut sistem demokrasi, dan untuk itu keputusan hari ini (Selasa,red) kita ambil juga secara demokransi, dengan menunda smeua agenda hingga setiap anggota legislatif menerima salinan LHP BPK,” jelasnya.

Ketua DPRD Juga Miliki LHP BPK

Sekda Bengkulu Utara Dr. Haryadi, S.Pd, MM, M.Si ketika dikonfirmasi usai penundaan rapat ini, juga menambahkan. Penundaan ini sifatnya sementara, dan pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak. Dan akan kooperatif, sesuai permintaan anggota legislatif kapan dan seperti apa pembahasan ini nantinya, karena yang memiliki kewenangan mereka (DPRD,red).

“Untuk salinan LHP BPK, pimpinan mereka juga ada kok. Jadi, kami juga tidak bisa berbuat banyak, karena kami juga belum melihat isi dari LHP BPK itu,” demikian Haryadi.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment