Kategori: HUKUM

Diduga Menyalahi Aturan, Kelebihan Bayar TPP Wajib Pengembalian
Andi Daniel : Dari Pada Dibongkar

redaksiRN

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait adanya dugaan kesalahan dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dilingkungan Pemkab BU, dimana 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) menerima tunjangan TPP eselon II. Pakar Hukum dilingkungan Pemkab BU, menghimbau agar dilakukan pengembalian, lantaran kelebihan pembayaran tersebut jelas menyalahi aturan. ” Daripada di bongkar orang, lebih baik secepatnya lakukan pengembalian. Karena penerimaan TPP yang bukan semestinya diterima Plt tersebut menyalahi aturan, dan sangat salah besar,” ujar Andi Daniel. Sudah semestinya, verifikasi untuk Perbup dan SK terkait TPP ini harus dijalankan dengan…

Read More

Sst.. Pemberian TPP Pemkab BU Disinyalir Salahi Aturan
3 Penjabat Plt OPD BU, Terima TPP Eselon II

redaksiRN

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), diketahui sudah memasuki bulan keenam tahun 2017 hingga Tahun 2018 diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) BU. Namun, ada yang janggal dengan pemberian TPP terhadap tiga ASN pejabat eselon III dilingkungan Pemkab BU yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) eselon II. Ketiga Plt tersebut diduga menerima tunjangan TPP layaknya pejabat eselon II defenitif. Pemberian TPP kepada Plt ini, disinyalir menyalahi aturan sehingga menimbulkan kerugian negara yakni kerugian keuangan daerah. Seperti yang sudah tertuang didalam aturan, jabatan Plt tidak…

Read More

Wacana Kunjungan Presiden Ke BU, Berikut Agendanya

redaksiRN

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Wacana yang sempat diperjuangkan oleh Bupati Bu Ir. Mi’an untuk mengundang Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, mulai membuahkan hasil. Pasalnya, Pemkab BU mendapatkan kepastian yang mana diterimanya surat keputusan dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 3064/UM.02.04/IV/2018 yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris jendral. Diketahui, isi surat keputusan tersebut pemberitahuan bahwa daerah Kabupaten BU menjadi salah satu dari 8 daerah lainnya yang akan menjadi agenda kunjungan presiden, dalam rangka kunjungan untuk kawasan transmigrasi tahun 2018-2019. Kunjungan itu sendiri, dijadwalkan pada bulan Mei mendatang.…

Read More