BENGKULU UTARA – Terkait masalah sampah di Bengkulu Utara yang tak kunjung selesai dengan imbauan memilah sampah dari rumah. Pemkab Bengkulu Utara mulai menyiapkan aturan pengelolaan dari hulu hingga hilir, sekaligus mengajukan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) baru karena wilayah kabupaten terlalu luas. Dimana, tumpukan sampah masih menjadi pekerjaan rumah di Bengkulu Utara. Pemerintah daerah kini mendorong pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga, tetapi kebutuhan fasilitas pembuangan akhir juga mulai mendesak. Persoalan itu mengemuka dalam paripurna DPRD Bengkulu Utara, dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah daerah atas pandangan fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda).
Dua Raperda tersebut mengatur Pengelolaan Sampah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkulu Utara 2027-2045 (Riparda). Keduanya memiliki arah berbeda, tetapi sama-sama menentukan wajah pembangunan daerah ke depan.
Bupati Bengkulu Utara Arie menyebut pengelolaan sampah menjadi salah satu target pemerintah daerah. Persoalan ini bukan semata urusan kebersihan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan peluang ekonomi masyarakat. Dalam Raperda tersebut, pemerintah daerah merancang pengelolaan sampah secara berjenjang. Pemilahan dimulai dari rumah tangga sebelum sampah dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga sampah yang masih bisa didaur ulang tidak langsung bercampur dengan sampah lainnya.
“Termasuk juga pengelolaan sampah tersebut hingga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok. Sehingga masyarakat harus memiliki pemahaman tentang pemilihan sampah tersebut, sehingga sampah tidka hanya dibuang namun disiapkan untuk didaur ulang kembali,” ujarnya.
Penggunaan plastik sekali pakai juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah mengaku telah mengeluarkan edaran dan melakukan sosialisasi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, terutama saat masyarakat berbelanja. Namun, persoalan sampah tidak berhenti pada kebiasaan warga. Pemerintah daerah juga menghadapi kebutuhan infrastruktur untuk menampung sampah dari wilayah Bengkulu Utara yang luas. Arie menyebut pemerintah daerah telah mengajukan pembangunan TPA baru. Ia juga meminta jajaran pemerintah hingga kepala desa memastikan tidak ada tumpukan sampah di wilayah masing-masing.
“Terutama saat berbelanja agar kita juga meminta masyarakat membawa tempat sendiri dan pedagang menggunakan kantong yang tidak terbuat dari plastik. Hal ini sebagai komitmen kita untuk mengurangi sampah plastik. Kita juga saat ini tengah mengajukan untuk pembuatan tempat pembuangan akhir sampah baru mengingat wilayah Bengkulu Utara yang sangat luas. Permasalahan sampah ini harus kita sikapi secara serrius,” terangnya.
Pengajuan TPA baru menjadi bagian penting dari pembahasan tersebut. Sebab, aturan pemilahan sampah dari rumah akan sulit berjalan maksimal jika fasilitas penampungan dan pengolahan di hilir tidak memadai. Sementara itu, Raperda Riparda 2027-2045 disiapkan sebagai pedoman arah pembangunan pariwisata Bengkulu Utara dalam jangka panjang. Namun, bahan jawaban pemerintah daerah belum memuat rincian target, kawasan prioritas, maupun program yang akan dijalankan.
Laporan : Redaksi
