BENGKULU UTARA – Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah. Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.AP., menyampaikan jawabannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Senin (2/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam penyampaiannya, Bupati Arie menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, perhatian, tanggapan, saran, serta masukan yang diberikan terhadap proses pembahasan Raperda tersebut.
“Tentunya, hari ini kita gelar paripurna penyampaian pandangan dua Raperda dari eksekutif, yaitu Raperda tentang sampah dan kepariwisataan. Semoga produk hukum ini bisa menjadi landasan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kedepannya,” ujar Parmin.
Menurut Bupati, seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi agar nantinya tidak hanya menjadi produk hukum administratif, tetapi benar-benar menjadi kebijakan yang implementatif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Bupati menjelaskan, arah penyempurnaan Raperda Pengelolaan Sampah difokuskan pada pergeseran tata kelola dari sekadar pengangkutan menjadi pengurangan sampah dari sumbernya melalui edukasi, kesiapan prasarana, serta penguatan ekonomi sirkular,” ujarnya
Ia juga berpendapat, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, pemberdayaan masyarakat berbasis desa dan komunitas dengan mendorong kewajiban pemilahan sampah sejak dari tingkat rumah tangga, desa, dan kelurahan, sekaligus memberikan pembinaan bagi kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat. Kedua, penyediaan fasilitas terpilah di ruang publik melalui penyediaan tempat sampah organik dan anorganik/plastik di sejumlah kawasan strategis, seperti objek wisata, pusat jajanan, pasar, sekolah, perkantoran, serta fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, penyusunan peta jalan atau roadmapsarana dan anggaran, termasuk peta jalan pengadaan armada pengangkut dan sarana pemilahan secara bertahap sebelum regulasi retribusi diterapkan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan tarif yang diberlakukan memiliki dasar pelayanan dan fasilitas yang memadai.
“Saya menegaskan bahwa dukungan strategis dan sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga legislatif menjadi modal fundamental dalam mengawal pelaksanaan kebijakan. Melalui kolaborasi yang erat, pemerintah daerah berharap regulasi yang disusun dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Saya juga mengapresiasi seluruh anggota DPRD yang telah memberikan saran dan masukan. Pemerintah daerah berkomitmen agar Raperda yang disepakati nantinya dapat menjadi landasan kebijakan yang dapat dilaksanakan secara nyata, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.
Laporan : Redaksi
