Sekda Pimpin Rapat Evaluasi KLA Tahun 2019, Targetkan Penghargaan Nasional

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Bertempat di ruang rapat Sekretariat Daerah Bengkulu Utara, Senin (25/3), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten BU, Dr. Haryadi, S.Pd, MM, M.Si memimpin Rapat Koordinasi tentang pengisian data 5 klaster indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam rangka Evaluasi KLA berbasis website Tahun 2019. Diketahui, rapat ini diadakan guna mencapai target mendapatkan penghargaan nasional.

Haryadi menyampaikan, bahwa pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak, yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan Kabupaten / Kota Layak Anak. Dimana, kebijakan pengembangan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.

“Untuk mengimplementasikan KLA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah menetapkan indikator KLA yang terdiri dari 24 indikator dan subtansi hak-hak anak tersebut, yang di kelompokkan ke dalam 5 klaster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Yang mana, indikator-indikator KLA tersebut tidak berhenti menjadi sederet check list evaluasi KLA. Namun, dapat menjadi acuan bagi Kabupaten / Kota dalam memenuhi hak-hak anak, melalui pengembangan KLA yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sambung Haryadi menjelaskan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia diberitahukannya, akan melakukan penilaian atau evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak, yang mana setiap tahunnya dilakukan penilaian tersebut. Tahun ini tegas Haryadi, ia menargetkan Bengkulu Utara mencapai target nasinal.

“Pada tahun ini, diperlukan data pendukung yang sesuai dengan 24 indikator KLA yang harus dipenuhi oleh SKPD, dan pihak terkait di lingkungan Pemkab BU agar skor mencapai target untuk dilakukan verifikasi oleh Kementerian KLA,” imbuhnya.

Ia pun membeberkan, point terpenting dari proses pengembangan KLA. Diantaranya, koordinasi di antara para stakeholders pemenuhan hak-hak anak, yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk itu, diharapkan penguatan koordinasi para stakeholders dapat terus ditingkatkan, dan terus melakukan koordinasi secara rutin.

“Untuk SKPD dan pihak terkait, yang nilai pencapaiannya masih rendah bankan masih 0, dihimbau agar segera merealisasikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, guna mencapai Kabupaten Layak Anak seperti yang dicanangkan oleh Bupati,” bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten BU, Amra Juita, juga menambahkan. Bahwa 5 Klaster Konvensi Hak Anak di Era Otda diwujudkan dalam Kabupaten / Kota Layak Anak, yaitu untuk klaster I Hak sipil dan kebebasan, klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster III kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta klaster V perlindungan khusus.

“24 Indikator KLA, yaitu Perda KLA, Terlembaga KLA, Keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media, Akta kelahiran, Informasi layak anak, Pertisipasi anak, Perkawinan anak, Lembaga konsultasi bagi orang tua / keluarga, Lembaga pengasuhan alternatif, PAUD HI, Insfrastruktur ramah anak, Persalinan di faskes, Prevalensi gizi, PMBA, Faskes dengan pelayanan ramah anak, Air minum dan sanitasi, Iklan, promosi dan sponsor rokok, Wajar 12 tahun, SRA, PKA, Korban kekerasan dan eksploitasi, Korban pornografi dan situasi darurat, Penyandang disabilitas serta ABH, terorisme dan stigma,” tandasnya.

Laporan : Media Center Kominfo Bengkulu Utara
Editor : Redaksi

Related posts

Leave a Comment