RAPBD TA 2022 Bengkulu Utara Bakal Dikebut

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022, agaknya bakal dibahas secara kilat. Apalagi, sesuai dengan regulasi yang mengatur, waktu yang dimiliki dewan, kian kritis. Postur anggaran senilai Rp 1,1 triliun itu, harus tuntas dan disepakati bersama satu bulan atau 30 hari sebelum anggaran berjalan berakhir. Itu artinya, waktu efektifnya tinggal delapan hari lagi. Postur anggaran yang meleset jauh dari asumsi dalam kesepakatan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) senilai Rp 107 miliar itu, belum nampak laju pembahasannya di komisi pembidangan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) BU, H Fitriansyah,SSTP,MM, mengaku Pemda BU beritikad patuh pada mekanisme aturan. Dia menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan draf APBD 2022 sudah diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kami sudah menyampaikan (draf APBD,red) sejak September,” ujar Fitriansyah.

Ia pun menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu penjadwalan kembali pembahasannya. Dia juga mengaku, komunikasi antara eksekutif dan legislatif, masih dalam tataran baik. Penegasan mantan Sekretaris Bappeda Provinsi Bengkulu itu, seperti menepis sorotan publik yang muncul belakangan ini soal laju pembahasan R-APBD 2022.

“Ya mungkin tengah diproses. Kami menghormati itu, karena ini mengait pada tata alur penyelenggaraan pemerintahan daerah,” bebernya.

Asumsi Anggaran Sudah Lugas Dalam TKDD

Asumsi anggaran yang lugas dalam TKDD, nampaknya menjadi salah satu biang persoalan dalam pembahasan. Pasalnya, anggaran Tahun 2022 tersebut terjun bebas. Belum lagi, kebijakan berani daerah soal pengadaan pegawai tahun ini yang bakal berimbas ke tahun depan, utamanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kian menekan ruang gerak fiskal daerah. Lonjakan angkanya mencapai Rp 33 miliar, membuat Belanja Pegawai yang menjadi komponen belanja operasi 2022 itu, tahun depan menjadi Rp 544 miliar. Separuh dari APBD 2022.

Sebelumnya, Ketua DPRD BU, Sonti Bakara,SH, tidak mengelak fakta ini. Rapat hari libur yang digelarnya hari Minggu (14/11) antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), juga tak disangka nya. Versinya, rapat usai magrib itu, lantaran harus membahas persoalan yang dinilai penting, sebelum pihaknya kembali meneruskan agenda legislasi raperda yang sebelumnya ditolak untuk dibahas bersama dengan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah (PDM) itu.

“Terjadi selisih asumsi antara TKDD dan Kesepakatan KUA-PPAS 2022. Totalnya Rp 107 miliar,” kata Sonti.

Pengaruh langsung dalam ruang gerak fiskal daerah, dipastikan politisi PDIP ini bakal terjadi. Sementara, slot wajib anggaran seperti Belanja Pegawai sampai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus diampu total oleh APBD, menjadi sebuah keharusan sebagai bentuk kepastian hukum dan keuangan yang dibuat daerah setiap tahunnya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur, lanjut dia, akan mengalami penurunan, lantaran daerah dihadapkan dengan kondisi anggaran yang juga angkanya anjlok seperti DAU yang anjlok hingga Rp 64 miliar,DD Rp 6 miliar hingga DID dari awalnya mencapai puluhan miliar menjadi Rp 1,8 miliar.

“Penyesuaian anggaran, dipastikan terjadi seluruh OPD,” tutupnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment