Pernyataan Tim Kuasa Hukum Pemenangan Mi’an-Arie, Disebut Sesatkan dan Takuti Masyarakat

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Heboh memasuki jadwal kampanye yang sudah mulai berlangsung sejak 26 September 2020 ini, perpolitikan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Paslon Mi’an-Arie versus kolom kosong memanas. Dimana, salah satu advokat Law Firm Sugiarto, S.H.,M.H. & Associate yang resmi ditunjuk menjadi tim hukum pemenangan pasangan dengan jargon Mari Jilid II ini, membuat heboh masyarakat Bengkulu Utara. Bagaimana tidak, ia berani mengeluarkan pernyataan yang disebut telah menyesatkan dan menakuti masyarakat. Dimana, advokat yang dinilai masih sangat belia ini menyebutkan, bahwa masyarakat Bengkulu Utara dinilai melakukan perbuatan melawan hukum, jika mengkampanyekan kotak kosong atau kolom kosong. Hal itu diperjelasnya lantaran hal tersebut tidak diperbolehkan untuk selama proses Pilkada ini berlangsung.

” Klien kami yakni paslon Mi’an-Arie akan berhadapan dengan kotak kosong atau kolom kosong, yang mana ini merupakan sejarah pertama kali terjadi di Provinsi Bengkulu. Sebagai team kuasa hukum pemenangan, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Bengkulu Utara untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, seperti mengkampanyekan kotak kosong atau kolom kosong karena hal tersebut tidak diperbolehkan untuk selama proses Pilkada ini berlangsung,” ungkapnya.

Ketika disinggung awak media, mengenai pernyataannya ini. Pria yang berhasil memenangkan sengketa lahan SD Model versus masyarakat ini, menjelaskan. Bahwa, larangan masyarakat mengkampanyekan kotak kosong atau kolom kosong itu telah disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyebutkan tim kampanye memiliki arti seseorang, yang mendapatkan surat mandat dari pasangan calon. Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) UU pemilukada, Definisi kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon. Sementara Pasal 67 ayat (1), kampanye dilaksanakan 3 hari semenjak penetapan Pasangan Calon, dan yang terakhir adalah Pasangan Calon yang dimaksud dapat menjadi subyek hukum, ketika sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi, kabupaten/kota.

“Jadi berdasarkan pendapat saya, dan analisa hukum saya. Dalam UU Pilkada dan PKPU, mengatur tentang bentuk dan mekanisme kampanye untuk pasangan calon, bukan untuk kolom kosong atau kotak kosong. Bahwa kampanye pilkada hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan. Diluar daripada ketentuan itu, kampanye melanggar hukum karena tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sebagai warga negara yang baik, harus taat terhadap aturan perundang undangan,” jelasnya.

Sugi : Benar Tidak Ada Aturan Tertulis Yang Melarang Mengkampanyekan Kolom Kosong

Kendati demikian, ketika dipertanyakan lebih jauh, apakah landasan hukum yang disebutkannya menjadi dasar larangan bagi masyarakat untuk mengkampanyekan kolom kosong atau kotak kosong, tertulis atau disebutkan didalam kedua aturan tersebut. Sugi pun menjawab, secara eksplisit benar tidak ada didalam kedua aturan itu menyebutkan larangan masyarakat untuk mengkampanyekan kolom kosong atau kotak kosong. Namun demikian, ia pun dengan argumennya menyatakan itu salah, lantaran kampanye ini telah diatur sedemikian rupa di dalam aturan, sehingga tidak bisa asal mengkampanyekan hal yang tidak disebutkan didalam aturan.

“Benar sih mas, didalam aturan itu tidak ada disebutkan atau tertulis larangan bagi masyarakat atau siapapun untuk mengkampanyekan kolom kosong atau kotak kosong. namun, kami hanya berpegang teguh, bahwa kampanye sudah diatur oleh aturan, dan kampanye itu tidak boleh keluar dari aturan, karena mengkampanyekan kolom kosong terdapat kekosongan hukum yang berlaku,” sebutnya dengan argumennya.

Mengenai banyaknya tanggapan masyarakat atau tokoh masyarakat, menyangkut pernyataan yang dibuat olehnya tersebut, mulai dari Eks Ketua DPRD BU Syafrianto Daud, yang menuding bahwa tim hukum kuasa pemenangan MARI telah melakukan tindakan intimidasi dan melecehkan demokrasi di Bengkulu Utara. Dimana, Syafrianto Daud menyebutkan pernyataan advokat Mari ini dinilai tidak baik. Kemudian, pernyataan eks anggota DPRD BU Dedi Syafroni yang menyebutkan pernyataan tim kuasa pemenangan paslon Mari yang melarang masyarakat mengkampanyekan kotak kosong atau kolom kosong, dinilai telah menyesatkan publik dan masyarakat. Sugiarto meresponnya dengan dingin, ia menilai ini negara demokrasi dan setiap orang memiliki hak berpendapat. Baginya pendapat mereka itu adalah bagian dari demokrasi, dan dinilainya sah-sah saja.

“Yang jelas, ketika nanti tim kami mendapati adanya masyarakat yang mengkampanyekan kotak kosong atau kolom kosong, akan mengkaji terlebih dahulu untuk membawanya ke ranah hukum. Mengingat, antara fakta dan dilapangan kerap ditemukan perbedaan analisa hukum, sehingga, jika pun ada temuan nanti, kami tidak akan langsung mengambil tindakan, melainkan akan mengkajinya terlebih dahulu. Mengenai pendapat mereka atas pernyataan saya, itu sah-sah saja, karena ini negara demokrasi dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpendapat,” demikian Sugi.

Tokoh Politik Bengkulu Utara Meradang

Untuk diketahui, pasca keluarnya pernyataan tim kuasa pemenangan paslon Mi’an Ari ini, mendapatkan respon keras dari beberapa tokoh politik di Bengkulu Utara. Tidak hanya Syafrianto Daud dan juga Dedi Syafroni, tapi juga yang memiliki profesi advokat yang mencoba peruntungan terjun ke dunia politik dengan menjadi calon anggota DPRD BU Eka Septo, SH juga angkat bicara, terkait analisa hukum yang dimiliki oleh tim hukum pemenangan paslon Mi’an Arie. Dikatakan Eka, pernyataan itu tidak berdasar, sepertinya kuasa hukum ini tidak memahami secara utuh soal hak masyarakat, dalam berpartisipasi mensosialisasikan atau mengkampanyekan kolom kosong dalam pilkada.

“Seperti sebagaimana diatur dalam PKPU dan UU Pilkada, oknum kuasa hukum itu baiknya belajar lagi. Justru pernyataan oknum kuasa hukum itu dapat dikategorikan pelanggaran, karena isi pernyataannya diduga sudah menghalangi atau menakut-nakuti hak pilih masyarakat dan/atau sudah menghalangi hak masyarakat dalam mensosialisasikan serta mengkampanyekan adanya kolom kosong dengan calon tunggal. Perlu untuk dipahami, bahwa memilih dan mencoblos kolom kosong itu sangat Sah secara hukum,” tegasnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment