Penghapusan Aset Lahan Jembatan TAP, Belum Jelas

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait telah dibebaskannya, lahan untuk pembangunan jembatan Tanjung Agung Palik (TAP) Bengkulu Utara. Penghapusan aset bangunan yang telah dibebaskan, belum jelas.

Pasalnya, menjadi pertanyaan tersendiri. Bangunan yang berada diatas lahan, yang telah dibebaskan menggunakan anggaran APBD tahun 2018 tersebut. Dimana, bangunan yang masuk dalam hitungan pembelian menggunakan uang negara itu, sejatinya menjadi aset negara. Sehingga, dalam penghapusannya mesti atas persetujuan DPRD Bengkulu Utara.

Diketahui, bangunan diatas lahan yang sudah dibeli itu, bakal dihancurkan dan akan terdapat administrasi penghapusan aset. Lantaran, bangunan itu ikut masuk dalam ganti rugi bersamaan. Namun, pihak BPKAD Bengkulu Utara mengklaim, hal tersebut masuk dalam pengecualian, dan penghapusan sendiri dilakukan oleh pihak Provinsi Bengkulu.

“Lahan yang sudah dibebaskan itu, masuk dalam pengecualian. Lantaran bersifat urgen untuk kepentingan masyarakat. Lagian juga, kami sudah menghibahkan ke pihak Provinsi Bengkulu, sehingga penghapusan aset bangunan diatas lahan itu menjadi kewenangan pihak pemerintah provinsi Bengkulu,” ujar Sekretaris BPKAD Bengkulu Utara Masrup.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara, ketika dikonfirmasi hal tersebut, belum mengetahuinya dan belum memahami hal tersebut. Ia pun mengaku, akan mendalami hal tersebut, lantaran permasalahan penghapusan aset bersifat prinsip, dan harus hati hati dalam menjalankannya. Sudah menjadi tugas pihaknya, untuk menegur dan memberitahukan pihak Eksekutif akan hal ini, karena sudah menjadi tupoksi legislatif sebagai lembaga kontrol atas kinerja eksekutif.

“Kita akan dalami terkait mekanisme penghapusan aset lahan yang sudah diganti rugi tersebut. Harapan kita, pihak eksekutif tidak gegabah dan melanggar aturan yang ada,” singkatnya.

Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bengkulu Utara belum dapat di konfirmasi. Padahal, pihak DPRKP bengkulu Utara, selaku OPD yang berwenang yang melakukan pembebasan lahan jembatan Tanjung Agung Palik tersebut.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment