Pengadaan Seragam Linmas Gunakan Dana Kelurahan, Syarat Dipertanyakan?

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Kembali muncul polemik baru, terkait pengadaan seragam linmas yang menggunakan dana kelurahan tahun 2019. Bagaimana tidak, pengadaan tersebut syarat dipertanyakan?. Pasalnya, pengadaan sudah dilaksanakan pada awal tahun sebelum dilaksanakannya Pemilihan Legislatif 2019-2024. Yang mana, dana Kelurahan belum ada kejelasan. Hal ini pun diakui, oleh Mantan Lurah Gunung Alam Syaiful.

“Ketika kami pengadaan seragam linmas, kita belum mengetahui kapasitas kita sebagai apa untuk melakukan pengadaan tersebut. Terlebih lagi, soal anggaran kelurahan, kita sendiri tidak tahu dan berapa jumlah anggaran kita tidak tahu, apalagi soal bagaimana juklak dan juknis pengadaan yang menggunakan dana kelurahan,” singkat Syaiful.

Sementara itu, kronologis yang berhasil di himpun awak media, Pemkab Bengkulu Utara sebelum hari Pemilihan Legislatif, yakni pada hari Selasa 12 Februari 2019, mengadakan kegiatan pelantikan 1.808 anggota Satlinmas dari 19 Kecamatan se Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana didalamnya termasuk anggota Satlinmas dari 5 Kelurahan.

Pelantikan langsung dipimpin oleh Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, yang didampingi oleh Wakil Bupati BU Arie Septia Adinata, SE. Dimana pelantikan ini, menyambut Pemilihan Umum (pemilu) Tahun 2019, yang meminta agar para anggota Satlinmas dapat menciptakan kondisi damai dan tentram untuk masyarakat pada Pemilu tersebut.

Namun, untuk lima Kelurahan yang anggotanya belum memiliki seragam Linmas, itu dipaksakan melakukan pengadaan seragam, dan hadir bersama dalam pelantikan tersebut. Hal ini, berdasarkan rapat di kantor Bappeda Bengkulu Utara pada bulan Februari 2019.

Sebelum itu, berdasarkan pengakuan pihak Kelurahan, perintah rapat tersebut didapati melalui pesan singkat WhatsApp. Yang mana, setiap kelurahan untuk menganggarkan dengan dana kelurahan, pengadaan baju hansip sesuai dengan juknis dan juklak yang ada.

Mirisnya, pengadaan oleh pihak kelurahan ini sempat membuat was-was pihak Kelurahan, lantaran penegasan dari Bupati Bengkulu Utara, pembayaran pengadaan tersebut, akan dilakukan menggunakan dana kelurahan. Sementara, terkait dana kelurahan saat itu, belum diketahui kejelasannya seperti apa, terlebih lagi untuk penganggaran pengadaan baju hansip tersebut.

Kendati selaku pihak pemesan pengadaan seragam itu, pihak Kecamatan lantaran berwenang saat itu selaku Pengguna Anggaran (PA). Tetap saja, pihak Kelurahan was-was. Mengingat, hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni pada tanggal 30 April 2019, seluruh pemesanan harus sudah selesai dilaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga. Namun faktanya, hingga bulan Mei pun, pihak Kelurahan belum mendapatkan kejelasan atas dana kelurahan tersebut.

BPKAD Mengelak, Karena Sifatnya Teknis

Menanggapi hal ini, Kepala BPKAD Bengkulu Utara Fitriansyah ketika dikonfirmasi, tidak menjawab sepatah katapun. Ia pun, sempat menawarkan awak media yang ingin meminta klarifikasi secara langsung, agar memberikan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp saja. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPKAD BU, belum menjawab pesan tersebut.

Begitu juga dengan Sekretaris BPKAD BU Masrup, dimana sebelumnya meminta agar awak media untuk menunda pemberitaan tersebut. Mengingat, ia mengaku masih baru dan akan mempelajari terkait hal tersebut.

Kendati demikian, ia membeberkan bahwa pihaknya menilai semua ceklist proses pencairan sudah dipenuhi, dan untuk itu ia pun mencairkan dana kelurahan tersebut. Mengenai, adanya permasalahan terhadap substansi pengelolaan dana kelurahan itu, di tegaskannya bersifat teknis, dan bukan ranahnya untuk menjawab.

“Saya masih baru duduk disini, belum mengetahui sejauh apa, terkait dana Kelurahan ini. Namun yang pasti, kalau pencairan tahap satu, sudah dilaksanakan. Sementara, soal teknis itu bukan ranah saya menjawab,” ujarnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment