Pemprov Siap Digugat

RubriKNews.com, BENGKULU – Rencana pihak pemenang lelang aset Mess Pemda Provinsi Bengkulu yakni PT Sekotong Graha Mandiri mengajukan gugatan jika proses hasil lelang dibatalkan tak membuat Pemprov Bengkulu gentar. Bahkan Pemprov menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut hingga ke meja hijau.

Hal itu ditegaskan Kepala Biro Hukum Pemprov Bengkulu, Mukhlisin, SH, MH. Diakuinya sampai saat ini belum ada rencana untuk penetapan proses kelanjutan terkait penggunaan aset Pemprov senilai Rp 53 miliar tersebut. Sebab pihaknya masih mengkaji secara hukum berkaitan keberadaan Mess pemda tersebut yang berada di garis sempadan pantai.

“Soal pemenang lelang ingin gugat silahkan. Itu hak mereka dan Pemprov tidak akan intervensi apalagi menghalangi. Bahkan Pemprov akan siap menghadapi ketika memang digulirkan ke meja hijau,” tandasnya. Ia pesimis gugatan itu akan dilakukan, mengingat peluangnya sangat kecil. Sebab perusahaan belum mengalami kerugian, lantaran proses tahapan lelang belum selesai dilakukan.

Termasuk kewajiban pihak pemenang juga belum ada yang direalisasikan. Sehingga peluang Pemprov membatalkan memang masih ada. Kemudian jika ingin dilanjutkan juga masih ada. “Kalau dilanjutkan, kita juga akan kaji jika persoalannya hanya karena berada di Sempadan Pantai, masih banyak bangunan seperti di provinsi lain yang bahkan ada di tengah laut. Tetapi kita akan telusuri dulu seperti apa Upaya pengelolaaan lingkungannya,’’ jelasnya.

Lanjut Mukhlisin, berkaitan dengan garis sempadan pantai itu diatur dalam peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016. Akan tetapi persoalannya sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Bengkulu, didapati bahwa rekomendasi agar aset itu segera dimanfaatkan. Sehingga tidak mubazir. Untuk itu Pemprov akan melakukan upaya untuk memanfaatkannya secepatnya.

“Kini kami kumpulkan dulu seluruh data proses lelang dan tahapannya hingga penetapan pemenangnya. Kemudian aturan yang tidak membolehkan aset itu dijadikan kawasan perhotelan. Tujuannya tidak lain agar jangan sampai dalam upaya pemanfaatan terutama diserahkan ke pihak ketiga untuk dikelola menjadi hotel akan berakhir bermasalah hukum,’’ jelasnya

Related posts

Leave a Comment