Menarik, Camat Jadi PA Penyaluran Sembako JPS Hanya Didasari Surat Tugas Teken Bupati Bengkulu Utara

Surat Tugas Camat Salurkan JPS, Terancam Jadikan Camat Tumbal

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Sungguh miris melihat sistem birokrasi di Pemkab Bengkulu Utara (BU) pada kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an. Bagaimana tidak, sistem birokrasi terlebih pada pengelolaan anggaran dana BTT Covid 19, terkesan dipaksakan yang dapat mengancam para camat se Kabupaten Bengkulu Utara menjadi tumbal. Hal ini terlihat, pada adanya Surat Penugasan nomor 466/1730/Bappeda pada tanggal 5 Mei 2020, tentang penyaluran sembako dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yang dilakukan oleh pihak kecamatan, menjadi dasar pihak Kecamatan, yang ditugaskan oleh Bupati BU Mi’an, untuk membelanjakan serta membagikan sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) beberapa waktu lalu.

Ironisnya lagi, didalam surat tugas yang ditandatangani langsung oleh Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an ini, dijadikan landasan camat bisa mengajukan RKB serta membelanjakan dan membagikan sembako JPS ini. Sementara, nomor surat ini dikeluarkan oleh pihak Bappeda Bengkulu Utara. Padahal semestinya, pihak Satuan Gugus Tugas percepatan penanganan covid 19 Kabupaten BU lah, yang memiliki kewenangan.

Lebih menariknya lagi, landasan camat membelanjakan serta membagikan sembako JPS dengan mengajukan RKB ke pihak PPKD Bengkulu Utara, didalam surat yang dikeluarkan tanggal 5 Mei 2020 tersebut, tidak mencantumkan regulasi menyangkut penanganan covid 19. Seperti halnya, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.

Justru, yang dicantumkan hanya Perbup BU Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan dan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja dan eselon jabatan kecamatan tipe A dalam kabupaten BU. Serta, Kepbup nomor 910/4/BPKAD/2018 tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten BU, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, dalam rangka percepatan dan efiisiensi penyaluran bantuan sembako. Dimana didalam aturan ini, tidak satu pun yang menyebutkan bahwa Camat merupakan Pengguna Anggaran dana BTT Covid 19.

Sek Bappeda : Salah Tulis Nomor Register

Sangat disayangkan lagi, sekelas SKPD Bappeda Bengkulu Utara ketika dikonfirmasi awak media, menyebutkan bahwa surat yang tertulis dikeluarkan oleh pihak Bappeda Bengkulu Utara tersebut, merupakan kesalahan pengetikan atau penulisan pada register surat. Hal ini disampaikan, oleh Sekretaris Bappeda BU N.A. Silaban, seperti dikutip dari situs online Garuda Citizen.com

“Wah kami salah ketik register surat itu bos. Kebetulan, waktu pembuatan surat itu kami (Bappeda) yang mmebuat surat tugas itu. Terkait soal nomor register surat itu, seharusnya ditulis Sekdakab (Bupati), bukan Bappeda. Namun karena kami Bappeda yang membuat surat itu, tertulis nomor register Bappeda. Terus terang, tulisan kata-kata register Bappeda itu, salah dan itu kesalahan kami akibat salah ketik,” ujar Silaban.

Silaban pun memaparkan, dasar pembuatan surat tugas tersebut menindaklanjuti hasil rapat Gugus tugas. Sehingga, meskipun surat tugas itu salah nomor register, namun isinya tidak salah. Sejauh ini, surat tugas itu tidak diubah, karena Bappeda juga masuk dalam Gugus tugas percepatan penanggulangan virus Corona atau Covid-19.

“Seharusnya surat itu atas nama Gugus tugas Setdakab (Bupati) bukan Bappeda. Artinya, ada kesalahan administrasi yang diakui, tapi surat tugas itu tidak kita ubah dan tetap Bappeda, karena takut kita disalahkan kenapa coret-coret atau di hapus,” bebernya.

Ia pun menjelaskan, fungsi dari Surat penugasan itu sama sekali bukan untuk menandaskan bahwa camat menjadi Pengguna Anggaran dana Covid 19. Melainkan, camat hanya memiliki kewenangan untuk menanggulangi pembagian sembako. Hal itu jelas ia sebutkan, karena di dalam surat penugasan itu tidak ada menyebutkan, bahwa camat di kecamatan berfungsi sebagai Pengguna Anggaran (PA) dana Covid-19.

“Perlu saya luruskan, camat melaksanakan penyaluran sembako itu, tidak ada hubungannya dengan menjadi PA. Ini kata kuncinya bro, mengajukan usulan hingga penyaluran. Terus apa musti jadi PA. Jadi memang benar, kalau dalam surat tugas ini tidak ada camat jadi PA,” demikian Silaban.

Untuk diketahui, didalam surat tersebut jelas menyebutkan, bahwa surat tugas ini dibuat menindaklanjuti hasil rapat Satuan Gugus Tugas perecepatan penanganan covid 19 kabupaten BU tanggal 5 Mei 2020. Yang memperhatikan, tugas dan fungsi SKPD kecamatan sebagaimana diatur dalam Perbup BU Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan dan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja dan eselon jabatan kecamatan tipe A dalam kabupaten BU, yang disertai dengan Kepbup nomor 910/4/BPKAD/2018 tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten BU, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, serta dalam rangka percepatan dan efisiensi penyaluran bantuan sembako. Yang menugaskan, kecamatan untuk melakukan penghimpunan data calon penerima, yang disampaikan oleh kepala desa atau lurah. Mengajukan usalan RKB pengadaan barang atau jasa (sembako), sampai dengan penyaluran bantuan sembako kepada penerima dilingkup desa/kelurahan, dalam wilayah kerja kecamatan yang dipimpin setiap camat, sebagai salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Baca juga :
Polemik Sembako JPS Bengkulu Utara, Camat Menjadi PA Terancam Bakal Jadi Tumbal

Menarik, Ditanya Soal SK Camat Jadi PA Dana Covid 19, Sekretaris BPKAD Sebut Inspektorat Yang Lebih Tahu
Menarik, Pansus Covid 19 DPRD Bertanya Pemkab Bengkulu Utara Jawab Dengan Jumpa Pers
Salahkah Saling Bersinergi?, Pansus Covid 19 DPRD Bengkulu Utara Dibentuk Untuk Fungsi Kontrol
Hearing Panas, Pansus DPRD Pertanyakan Teknis Soal Belanja Dana Covid 19 Rp. 11,5 M Untuk 44 Ribu Sembako

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment