Menarik, Pansus Covid 19 DPRD Bertanya Pemkab Bengkulu Utara Jawab Dengan Jumpa Pers

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Hearing panas yang berlangsung Selasa (12/5) yang dilaksanakan Pansus Covid 19 DPRD Bengkulu Utara, bersama dengan pihak eksekutif yang dihadiri oleh Kepala Dinsos Bengkulu Utara Suwanto, terkait teknis penggunaan dan penyaluran dana covid 19 terhadap program yang diketahui pengganti bantuan Rp. 600 ribu per KK tersebut. Dijawab oleh pihak Pemkab Bengkulu Utara, melalui jumpa pers yang dilaksanakan Rabu (13/5) di Balai Ratu Samban Arga Makmur.

Diketahui, hearing Tim Pansus yang mempertanyakan beberapa hal tentang bantuan berupa 44 ribu paket sembako yang disalurkan oleh Pemkab BU melalui Dinsos. Dimana berdasarkan hasil rapat tim gugus tugas Kabupaten, anggaran BTT Covid-19 yang dialokasikan anggaran untuk JPS yakni sebesar Rp 11,5 miliar. Seharusnya, JPS berupa paket sembako yang dapat dibelanjakan jika dengan anggaran Rp 11,5 miliar itu bisa dapat 76 ribu paket lebih.

Asisten I Setdakab BU Dullah SE, mewakili Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid 19 Kabupaten BU mengklarifikasi bahwa pembagian bantuan program JPS yang telah dibagikan kepada 43.786 kepala keluarga (KK), disebut Pemkab telah sesuai dengan aturan. Dimana angka tersebut, dari jumlah 91 ribu lebih KK di Kabupaten BU. Yang mana, diambil 70 persen sehingga muncul 63 ribu KK lebih. Kemudian, dari 63 ribu KK tersebut dikurangi lagi dengan masyarakat, yang telah menerima bantuan baik itu PKH, BPNT dan bantuan sosial lainnya. Sehingga, ditemukan angka 43.786 KK yang dinyatakan layak menerima bantuan program JPS ini.

“Saya pertegas, bagaimana timbul angka 70 persen, dikarena 30 persen tersebut merupakan warga yang dikategorikan mampu, yang isisnya ASN, Polri, TNI dan keluarga mampu. Kemudian, kami kurangi lagi dengan masyarakat yang mendapatkan bansos seperti PKH dan BPNT serta bansos lainnya, sehingga ditemukan angka 43.786 KK yang akan menerima bansos PJS ini,” kata Dullah.

Dullah juga menjelaskan, yang menjadi sorotan legislatif atas harga perpaket untuk sembako berupa beras 10 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter, itu senilai Rp 135.920. Jika dikalkulasikan, dengan angka penerima 43.786 KK maka belanja paket sembako baru teralisasi sebesar Rp 5,9 miliar. Ia pun mempertegas lebih jauh, angka 11,5 Milyar yang disiapkan untuk penanganan dampak ekonomi dari covid 19 ini, tidak seluruhnya habis dipakai untuk belanja 43.786 paket sembako itu. Melainkan, dana tersbeut masih tersisa yang akan dicadangkan untuk belanja selanjutnya.

“Jadi saya jelaskan disini, agar tidak salah presepsi. Anggaran sebesar Rp 11,5 miliar, ini memang disiapkan untuk Program JPS. Namun, tidak semuanya dihabiskan untuk 43 ribu lebih kk, yang menerima bantuan JPS ini. Karena, kita tidak tahu dampak pandemi covid 19 ini, kapan berakhir. Apabila memungkin, akan dibagikan kembali ya akan kita bagikan kembali. Jadi, saya tegaskan kembali anggaran ini tidak harus dihabiskan sekaligus,” bebernya.

Dullah : Camat Jadi PA Dasarnya Permedagri Nomor 20 Tahun 2020

Selain itu, Dullah juga menjelaskan terkait teknis pengadaan program JPS ini. Dimana, telah ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah Camat. Ini dipertegasnya lebih jauh, sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No 20 tahun 2020 yang terdapat pada Pasal 5. Yang mana, aturan ini menyebutkan, bahwa kepala perangkat daerah yang secara fungsional, dalam antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan, terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya.

Artinya, Camat diketahui juga sebagai kepala OPD yang secara otomatis menjadi PA. Dalam hal ini dijelaskannya, PA yang dimaksud dalam pengelolaan dana covid 19 ini, karena Camat adalah Ketua Gugus Tugas Kecamatan, sehingga juga memiliki andil dalam pengelolaan keuangan untuk penanganan covid 19 ini. Mengenai hal tersebut, tidak tertuang di dalam Surat keputusan (SK) Bupati Nomor 443.6/170 tahun 2020 yang berbunyi pembentukan tim gugus tugas Covid 19, Camat tidak bisa menjadi PA dalam penangan Covid 19. Ini perlu diperjelas, pihaknya tidak menggunakan dasar hukum ini, melainkan menggunakan dasar hukum Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.

“Jadi saya juga perlu jelaskan lagi, bahwa pihak kami menunjuk Camat sebagai PA dalam program JPS ini, telah sesuai dengan aturan dan jelas berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 pada Pasal 5, bahwa Camat juga Kepala OPD, sehingga memang bisa ditunjuk sebagai PA dalam program ini,” tukasnya.

Febri : Kita Akan Turun Ke Lapangan

Anehnya, penjelasan yang dilaksanakan oleh pihak Pemkab Bengkulu Utara, tidak bisa memaparkan, seperti apa indikasi mendahului anggaran. Untuk itu, seperti disampaikan oleh Ketua Pansus Covid 19 DPRD Bengkulu Utara, Febri Yurdiman, pihaknya tidak bisa mempelajari apa-apa saat ini, jika data yang dimiliki masih minim. Sehingga, pihaknya berinisiatif turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data. Ia pun menilai, kejadian dalam hearing Selasa (12/5) merupakan hal yang tidak perlu terjadi. Namun, jika memang harus dengan sikap, pihaknya akan terus maju membela yang menurut tupoksi pansus harus di laksanakan.

“Tupoksi kami jelas untuk fungsi kontrol. Jikapun kami harus terjun ke lapangan, akan kami lakukan demi apa yang menjadi visi misi kami, yakni seluruh bantuan untuk masyarakat tepat sasaran,” singkat Febri.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment