Kejati : Berani Korupsi Dana Covid 19, Kami Tuntut Setinggi-tingginya

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pemkab Bengkulu Utara mendapatkan warning atas penggunaan anggaran penanganan virus Corona atau COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Utara. Dimana, penggunaan anggaran tersebut harus tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Sebab, uang yang disiapkan untuk penanggulangan virus dan bantuan sosial tersebut, nilainya miliaran rupiah. Dalam hal ini, Pemkab bengkulu Utara mendapatkan warning tersendiri jika terbukti adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran covid 19 ini. Hal ini disampaikan Kejati Bengkulu Dr. Andi Muhammad Taufik, SH, MH dalam kunjungannya ke Kabupaten BU, Kamis (23/7).

Disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Bengkulu, Dr. Andi Muhammad Taufik,SH,MH, pandemi ini menjadi masalah bersama, yang sepatutnya dapat di tanggung oleh semua pihak. Untuk itu, dirinya sangat mewarning agar penggunaan dana covid 19 agar jangan coba-coba di selewengkan.

“Saya sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya, yang paling penting agar dana bantuan bantuan penanganan Covid-19, itu betul-betul bisa diarahkan sesuai dengan peruntukannya. Terutama tingkat kecamatan dan desa, karena ini sangat rawan. Mudah-mudahan selama saya menjadi Kajati, tidak ada laporan yang masuk terkait dugaan penyimpangan dana covid 19,” ujar Kejati.

Lebih jauh ia mengingatkan, terkhusu bagi Kejari untuk mengerahkan penuh agar pendampingan dalam pengelolaan anggaran Covid 19 di Bengkulu Utara ini. Hal ini ditegaskannya, guna tidak adanya anggaran yang dipermainkan. Karena, jika sudah berbicara indikasi korupsi dana covid 19, sesuai dengan intruksi Kejagung, terbukti ancamannya hukuman mati, dan akan dituntut setinggi-tingginya.

“Yang jelas, kami harap baik pemerintah maupun forkominda dapat menjadi satu-kesatuan, terutama dalam penggunaan dan pengawasan untuk kami terhadap penggunaan dana covid 19. Karena, jelas Surat Edaran yang disampaikan dari Kejagung, jika ada indikasi penyimpangan atau korupsi pada dan covid 19, akan dituntut setinggi-tingginya, bila perlu hukuman mati,” tegas Kejati.

Penggunaan Dana BTT Covid 19 Oleh Diskominfo, Patut Jadi Sorotan

Sekedar Diketahui, dalam soal pembahasan dalam hearing Pansus Covid-19 DPRD Bengkulu Utara yang menyatakan, bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) sebesar Rp 89.180.000, untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19, disinyalir tidak sesuai dengan peruntukannya?

Yang mana, dalam hearing pembahasan anggaran BTT Covid-19. Antara Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dengan tim gugus tugas percepatan penangan covid-19 daerah setempat, di ruang sidang paripurna gedung dewan. Ternyata Pembelanjaan BTT penanggulangan Covid-19 di Dinas Kominfo yang disampaikan oleh Sasman, SP selaku Kepala Dinas Kominfo, diduga tidak sesuai dengan aturan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 440/2022/SJ tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah.

Pasalnya, menurut wakil ketua Pansus Covid-19 DPRD Bengkulu Utara, Tommy Sitompul dalam Hearing. Seharusnya BTT dana Covid-19 di Dinas Kominfo Bengkulu Utara, digunakan untuk kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak akibat Pandemi Virus Corona. Namun sayangnya, anggaran tersebut malah dibelanjakan untuk membeli peralatan kantor berupa TV, Laptop, Handpone, Kabel Internet dan Genset.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment